visitaaponce.com

DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta kepada pemerintah untuk tidak membatasi syarat penerima insentif motor listrik agar tidak sepi peminat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua, syarat masyarakat membeli motor listrik ialah yang masuk golongan penerima kredit usaha rakyat (KUR), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, serta pelanggan penerima subsidi listrik sampai 900 volt ampere (VA).

"Kriteria penerima program bantuan insentif tersebut jangan dibatasi untuk rumah tangga berpendapatan rendah saja," ujar Fabby saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Senin (8/4).

Baca juga : UEVO Turut Berkontribusi dalam Pengurangan Bahan Bakar Fosil

Ia menerangkan pangsa pasar motor listrik merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan menengah seperti karyawan dengan penghasilan tetap bulanan.

Baca juga : Subsidi Motor Listrik Belum Dongkrak Penjualan, Ada Apa?

Sementara, Fabby menilai masyarakat dengan penghasilan rendah atau pelaku usaha kecil, memiliki kemampuan membeli kendaraan listrik yang amat terbatas, bahkan mungkin tidak menjadi kebutuhan.

Pemberian insentif motor listrik baru diberlakukan pemerintah pada Maret 2023, tidak lama menjelang bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1444 H. Pengeluaran konsumsi utama masyarakat pun tertuju pada kebutuhan primer, bukan tresier.

"Hal ini yang membatasi potensi masyarakat bisa membeli kendaraan listrik, apalagi masyarakat berpenghasilan rendah," ucap Fabby.

Selain itu, ia menyebut bantuan potongan harga Rp7 juta untuk motor listrik oleh pemerintah minim sosialisasi dan promosi, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan pemerintah akan berupaya menarik minat masyarakat lebih besar untuk memanfaatkan insentif kendaraan listrik. Seperti melakukan sosialisasi secara masif bersama stakeholder terkait, termasuk pelibatan key opinion leader (KOL) atau seorang ahli di suatu industri, influencer dan publik.

Sama dengan hal pembelin motor listrik baru yang mendapat potongan harga Rp7 juta per unit, masyarakat yang ingin mengkonversi motor konvensionalnya menjadi motor listrik menerima bantuan Rp7 juta per unit.

Namun, dari target 50.000 unit konversi motor listrik di tahun ini, baru 160 permohonan konversi sepeda motor listrik sudah diajukan konsumen per Kamis (4/5).

"Kami juga melibatkan perbankan untuk memfasilitasi pembiayaan proses konversi yang terjangkau," ujar Dadan kepada wartawan beberapa waktu lalu. (Z-8)