Bahlil Klaim IKN Kebanjiran Investor Asing, Lagi Negosiasi Harga Tanah
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak sepi investor. Pemerintah dengan sejumlah investor asing tengah intens bernegosiasi, termasuk soal harga tanah di IKN.
Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5), Bahlil menyebut investor yang menyatakan minat berinvestasi di Nusantara semakin banyak, di antaranya berasal dari Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, negara di Eropa, dan sejumlah pengusaha nasional.
"Investor yang sudah masuk sekarang itu sudah banyak. Sekarang lagi negosiasi harga (tanah). Tinggal dikit lagi lah selesai (negosiasinya)," kata Bahlil.
Baca juga : Termasuk IKN, 58 Proyek PSN Dipastikan Tak Mangkrak hingga 2024
Nantinya pemerintah akan mengatur detail perihal skema pembelian tanah di IKN. Hal ini penting untuk kejelasan investor menanamkan modalnya di ibu kota baru.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, pemerintah memberikan izin pemberian hak guna usaha (HGU) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita IKN selama 95 tahun dan hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun kepada pelaku usaha.
Baca juga : Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,07%, Didorong IKN dan Pemilu 2024
"PP sudah selesai, ruang tanahnya sudah ada. Sekarang kita lagi rumuskan terkait angka minimalnya berapa, maksimalnya berapa," jelas Bahlil.
Menteri Investasi menyebut saat ini sejumlah investor tengah menunggu realisasi pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN yang akan selesai di 2024. Begitu rampung di tahun depan, investasi pun akan mengalir masuk.
"Potensi investasi yang sudah masuk itu sudah ada. Begitu infrastruktur sudah selesai, baru investasinya masuk. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan ini tidak ada investasi," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan dibentuk satuan tugas (satgas) mengenai penyelesaian investasi pengadaan tanah di IKN.
Basuki mengatakan Jokowi telah memerintahkan jajaranya untuk segera menangani masalah tersebut agar target penyelesaian pembangunan KIPP IKN tepat waktu.
"Pokoknya (Jokowi) minta selesaikan masalah tanah. Mungkin akan dibentuk satgas," ucapnya. (Z-5)
Terkini Lainnya
3 Tahun Berturut-turut, Sucor AM Terima Penghargaan dari The Asset
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Family Office Harus Didukung Kepastian Hukum dan Keamanan Data
Investor Kripto di Indonesia Capai 20 Juta
Luhut soal Family Office: Uang Orang Tajir Nangkring di Indonesia
2 Investor Eropa Mundur dari Proyek Nikel, ESDM: Kita Cari Mitra Lain
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Erick: Progres Proyek Lapangan Upacara dan Istana Negara IKN Capai 78 Persen
Kantor Kemenko 1 di IKN Tampung Petugas Upacara HUT ke-79 RI
Perusahaan Tiongkok Siap Investasi Rp13 Triliun di Kalimantan Timur
IKN Dinilai Sudah Bermasalah Sejak Awal
Polisi: Bule yang Sebut Ibu Kota Koruptor Nepotisme Bukan di IKN
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap