Luhut Indonesia Inisiasi Pembentukan Kartel Negara Berkembang
![Luhut: Indonesia Inisiasi Pembentukan 'Kartel' Negara Berkembang](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/24e7afa69e0b384cd08b2eb07f32b260.jpg)
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia bakal melakukan pertemuan negara-negara berkembang dalam waktu dekat.
Selorohnya, pertemuan itu dilakukan untuk membentuk 'kartel' agar negara berkembang dapat naik kelas menjadi negara maju.
"Ini seperti kartel, jadi negara-negara berkembang harus satu. Jadi tidak boleh negara-negara berkembang itu didikte, negara berkembang harus menikmati nilai tambah dari critical mineralnya, kalau tidak kapan kita jadi negara maju. Dalam konteks ini, kita harus jadi satu," ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, Jakarta, Jumat (9/6).
Baca juga: Luhut bakal Jajal Kereta Cepat 300 Km per Jam Pekan Depan
Presiden Joko Widodo juga disebut telah merestui pembentukan Global South Cooperation yang bakal mewadahi negara-negara berkembang, meliputi 12 negara Afrika dan 8 negara Amerika Latin.
Pertemuan akan dilakukan pada Oktober 2023 di Bandung, Jawa Barat. Melalui pertemuan itu pula diharapkan bakal ada kesepakatan dan kerja sama yang kuat untuk bisa menjadi negara maju dan bersaing di tingkat global.
Baca juga: Suara Haris Azhar Bergetar Saat Bahas Soal Warga Intan Jaya dan Freeport
Indonesia dan 20 negara lain yang akan melakukan pertemuan sedianya merupakan negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah dari hutan tropis dan mineral kritis.
Luhut mengatakan, agenda utama dari pembentukan Global South Cooperation dan pertemuan di Bandung nanti ialah pembahasan mengenai penghiliran industri di tiap-tiap negara terkait. Itu dirasa penting agar masing-masing negara dapat merasakan nilai tambah dan manfaat lebih dari hasil eksplorasi kekayaan alamnya.
"Jadi itu adalah pertemuan negara-negara penghasil tropical forestry dan kemudian critical mineral. Sehingga negara kita seperti Indonesia, negara berkembang, tidak diatur lagi oleh negara-negara maju, yang mereka mengatakan bahwa kita harus mengekspor raw material kita," jelas Luhut. (Mir/Z-7)
Terkini Lainnya
Indonesia Desak Negara Maju Penuhi Janji Pendanaan Pengurangan Emisi
Traktat Pandemi WHO Dinilai tidak Adil untuk Negara Berkembang
Menteri Budi Arie Ajak DCO Majukan Ekonomi Digital di Negara Berkembang
Studi: Tingkat Kesuburan Global Terus Merosot
Jokowi bertolak ke KTT G-20 India Besok, Suarakan Kepentingan Negara Berkembang
PBB Desak Investasi Energi Bersih Besar-besaran di Negara Berkembang
HUT ke-78 Bhayangkara, Jokowi: Polisi Harus Layani Masyarakat Sepenuh Hati
Jokowi Jenguk Prabowo Subianto Usai Operasi di RSPPN
Keputusan Memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi adalah Hak Presiden
Komisi III DPR RI Setuju dengan Jokowi agar KPK Usut Bansos Covid-19
4 Bandar Judi Online Terdeteksi, Kapolri: Kita akan Telusuri Sampai Titik Puncak
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap