visitaaponce.com

KANTOR Staf Presiden (KSP) memastikan proyek-proyek infrastruktur strategis (PSN) di Pulau Buru, Maluku, dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yaitu sebelum Oktober 2024.

Infrastruktur strategis tersebut adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Way Apu dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula.

“Pemerintah sedang memacu percepatan di lapangan. Konstruksi akan dikebut untuk mencapai target penggenangan (impounding) Bendungan Way Apu pada Januari 2024,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan Bendungan Way Apu dan Jalan Trans Pulau Buru, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (21/6).

Baca juga : Terkendala Pembebasan Lahan, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Rampung 2024

Febry menerangkan, progres konstruksi bendungan Way Apu saat ini mencapai 56 persen. Sementara terkait rencana penggenangan, menurutnya hal itu akan sangat tergantung pada relokasi jalan yang terdampak pembangunan bendungan.

Karena itu Kementerian PUPR melakukan alih trase jalan dengan membangun ruas jalan baru yakni jalan Mako-Modanmohe.

Baca juga : BPK: 33 Ruas Tol di Indonesia belum Bersertifikat

Untuk kelancaran pembangunan, sambung dia, KSP mendorong agar proyek jalan Mako-Modanmohe ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PSN Bendungan Way Apu sehingga proyek ini mendapatkan fasilitas percepatan.

“Kita pastikan pembangunan jalan dan jembatan Mako-Modanmohe selesai sebelum penggenangan berlangsung. Dengan demikian, jalan existing yang tergenang akan digantikan dengan jalan baru sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tegas putra daerah Maluku ini.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP ini juga memantau perkembangan pembangunan Jalan Trans Pulau Buru ruas Namrole-Leksula. Ruas ini termasuk Major Project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni terkait komitmen pemerintah dalam pembangunan jalan trans pada pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Jalan Namrole-Leksula sepanjang 48,2 kilometer dikerjakan dalam dua paket oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, dengan dukungan pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Febry mengatakan, masyarakat sangat menantikan terbangunnya jalan ini, karena dapat meningkatkan konektivitas dan menggerakkan perekonomian daerah.

“Karena itu KSP secara serius mengawal pembangunan jalan Namrole-Leksula hingga tuntas. Memang perlu percepatan karena proyek ini sempat tertunda akibat gagal lelang. Jika ada masalah-masalah lain di lapangan, kita segera lakukan debottlenecking,” pungkas Febry. (Z-4)