visitaaponce.com

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, negara memiliki dana sebesar Rp478,9 triliun yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2022. Dana tersebut bakal dijadikan bantalan anggaran tahun ini dalam menghadapi ketidakpastian dan perlemahan ekonomi global.

"SAL yang cukup besar pada akhir 2022 dirancang untuk APBN mampu mengatasi tahun 2023 yang diperkirakan mengalami kelesuan global dan terjadinya koreksi terhadap harga-harga komoditas. SAL tersebut menjadi fiscal buffer yang ampuh di dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi 2023," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (11/7).

SAL yang tinggi tersebut, kata Sri Mulyani, dimiliki lantaran kinerja pendapatan negara pada 2022 cukup baik dan tinggi. Sementara belanja negara mampu dioptimalisasi penggunaannya. Dus, defisit anggaran tahun lalu tercatat jauh lebih rendah dari yang diasumsikan sebelumnya.

Baca juga : APBN Surplus Rp152 Triliun di Semester I-2023

Pada 2022, pendapatan negara tercatat Rp2.635,8 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp595,6 triliun dan penerimaan hibah Rp5,7 triliun. Realisasi itu melampaui target APBN 2022 dan tercatat tumbuh 31,05% dari capaian di 2021.

"Capaian pendapatan yang sangat tinggi tersebut menunjukkan recovery and rebound yang sangat kuat, baik dari penerimaan perpajakan, maupun penerimaan negara bukan pajak," jelas Sri Mulyani.

Baca juga : Sri Mulyani Pastikan Anggaran Pengembangan Riset Memadai

Adapun realisasi belanja negara tahun lalu tercatat mencapai Rp3.096,3 triliun, atau 99,67% dari pagu anggaran. Itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.280 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp816,2 triliun. Belanja negara itu meningkat Rp309,8 triliun atau 11,12% dibandingkan 2021.

Hal tersebut, imbuh Sri Mulyani, sejalan dengan strategi APBN untuk terus mendorong pemulihan ekonomi dan menjadi peredam gejolak untuk melindungi perekonomian dari dampak ketidakpastian perekonomian global, guncangan kenaikan harga-harga energi dan pangan, serta untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara itu, maka defisit anggaran tercatat sebesar Rp460,4 triliun, atau 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut ebih rendah dari desain APBN awal yang sebesar 4,69%, dan jauh lebih kecil dibandingkan APBN 2021 sebesar 4,57%.

"Defisit 2,35% sudah di bawah 3% dari PDB yang diamanatkan oleh undang-undang 2 Tahun 2020. Artinya APBN lebih cepat sehat dari yang diamanatkan undang-undang tersebut," terang Sri Mulyani.

Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, defisit anggaran yang lebih rendah berdampak pada realisasi pembiayaan di 2022 yang juga berada di bawah asumsi. Tercatat realisasi pembiayaan sebesar Rp590,9 triliun, atau 70,34% dari yang direncanakan semula di dalam APBN sebesar Rp840,2 triliun.

Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp563,8 triliun dan pembiayaan luar negeri mencapai Rp27,1 triliun. "Dalam hal ini pemerintah mengurangi issuance atau penerbitan utang lebih dari Rp250 triliun dari yang seharusnya dalam APBN," pungkas Ani. (Z-5)