visitaaponce.com

DIREKTUR Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, fenomena ketimpangan sosial memang sudah cukup lama membayang-bayangi masyarakat di Indonesia. Walaupun sempat mengalami penurunan, namun hingga kini ketimpangan tersebut dikatakan masih relatif tinggi.

"Fenomena ketimpangan sosial ini memang sudah cukup lama. Walaupun mengalami perkembangan penurunan, tetapi ketimpangan itu masih relatif tinggi di Indonesia," kata Tauhid kepada Media Indonesia, Senin (17/7).

Tauhid menjelaskan, indikator-indikator terkait ketimpangan sosial itu dapat dilihat pada situasi kondisi level pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Baca juga : Permintaan Global Melemah, Ekspor Diperkirakan Tertekan Beberapa Bulan ke Depan

Dalam dunia pendidikan, jika dilihat antara kelompok pendapatan dengan tingkat pendidikan, masyarakat menengah dan atas pasti memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan menengah ke bawah. Sedangkan, masyarakat menengah ke bawah masih memiliki rata-rata tingkat pendidikan pada level sekolah menengah atas (SMA) kebawah, bahkan sekolah menengah pertama (SMP) kebawah.

"Ketimpangan sosial juga dapat dilihat dari antar wilayah, misalnya di Indonesia timur, beberapa provinsi memiliki tingkat pendidikan yang relatif kurang. Misalnya seperti Maluku, Papua, Nusa Tenggara, itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan pulau Jawa, nah ketimpangan itu masih terjadi," ujarnya.

Baca juga : Ketimpangan Pengeluaran pada Maret Alami Kenaikan

Kemudian, dalam dunia kesehatan, lanjut Tauhid, tingkat keluhan masyarakat terhadap penyakit dan sebagainya juga masih banyak terjadi di wilayah-wilayah luar pulau Jawa.

Permasalahannya antara lain adalah karena akses kesehatan, infrastruktur yang kurang memadai, bahkan kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan yang baik juga susah karena jaraknya yang jauh dan biayanya yang mahal.

"Apalagi soal pendapatan, itu sudah sangat jelas. dari pengukuran tingkat ketimpangan suatu wilayah (Indeks Gini), ketimpangan kita masih relatif tinggi berada di angka 0,39 di tingkat Nasional. berarti ketimpangan pendapatan itu juga masih terjadi hingga saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Tauhid mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan ketimpangan yang masih terus terjadi melalui beberapa kebijakan. Diantaranya dengan membuat kebijakan yang membela atau memberikan tingkat pelayanan yang berbeda bagi masyarakat menengah ke bawah melalui program bantuan sosial, rumah sakit gratis, dan dibayarkannya asuransi kesehatan oleh pemerintah untuk masyarakat menengah kebawah.

Kemudian, pemerintah juga perlu mengurangi beban masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi melalui bantuan sosial dan juga diberikan tingkat kehidupan yang layak melalui pekerjaan yang memadai, sehingga masyarakat menengah ke bawah bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang jauh lebih baik.

Selain itu, Tauhid menambahkan, pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur yang memadai bagi daerah-daerah tertinggal dan terluar untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pendidikan maupun kesehatan.

"Pemerintah harus memiliki keberpihakan, ada anggaran APBN yang seharusnya dapat alokasikan lebih besar secara adil dan proporsional. Artinya yang bawah harus ditambah lebih banyak, dibandingkan yang atas," ujarnya.

"Selain itu, anggaran itu juga jangan di fokuskan saja pada penugasan yang sifatnya ke BUMN, tapi biarkan anggaran itu diberikan kepada daerah agar infrastruktur didaerah dapat lebih banyak lagi," imbuhnya. (Z-5)