visitaaponce.com

CENTER of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengamati impor gandum terus meningkat. Sejak 2015, impor gandum sudah di atas 10 juta ton per tahun. Proporsi gandum sebagai pangan pokok di Indonesia saat ini sudah 28%.

Beberapa proporsinya, 0,5% merupakan gandum yang diimpor, kemudian diekspor kembali. Lalu gandum untuk mie instan. Konsumsi mie instan Indonesia sudah mencapai 13,3 miliar pack, kenaikan rata-ratanya 5%.

"Jadi kalau ini tidak kita kendalikan sama sekali, maka nanti ketika 100 tahun Indonesia merdeka, konsumsi gandum kita, atau makanan gandum mendekati 50%. Ini sangat bahaya karena gandum 100% impor," kata Associated Researcher Center of Reform on Economics (CORE) Dwi Andreas, pada Midyear CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Baca juga: Perum Bulog Punya 750 Ribu Ton Stok Beras Hadapi Dampak El Nino

Dia mengatakan perlu kebijakan, dan reorientasi besar terkait dengan ekonomi politik pangan di Indonesia. Sebab akan bahaya bila Indonesia bergantung pada impor untuk bahan pangan.

Indonesia harus berhati-hati karena krisis pangan amat berkepentingan dengan negara maju, karena 65% pangan yang diperdagangkan di dunia berasal dari negara maju. Sehingga mereka sangat berkepentingan supaya harga pangan dunia naik.

Baca juga: Gara-Gara Rusia, Harga Gandum Dunia Bakal Melejit

"Ini yang paling penting harus diantisipasi Indonesia. Jangan kita terpengaruh dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional kalau berbicara masalah pangan, karena amat sangat sarat kepentingan dibelakangnya," kata Dwi.

Pada situasi pangan tahun 2023, produksi biji-bijian diperkirakan akan turun 1,3% disumbang oleh turunnya produksi gandum. Angka ini bisa berubah-ubah.

Rusia belum lama juga menarik perjanjian biji-bijian di Laut Hitam, sehingga ada kemungkinan gandum, kemungkinan akan sedikit naik harganya.

Lainnya tidak ada persoalan itu berarti, baik jagung, beras apalagi minyak nabati, sekali karena produksi dan stok akhir minyak nabati meningkat.

"Di 2023, perkiraan saya El Niño di 2023 ini akan menyebabkan penurunan produksi padi di sekitar 5%, berarti setara dengan 1,5 juta ton. Pemerintah sudah mengimpor 1,5 ton. Sehingga sebenarnya kurang hanya sekitar 500.000 ton. Tidak terlalu sulit mendapatkan beras di pasar internasional untuk 500.000 ton," kata Dwi.

Tapi diharapkan perkiraan itu meleset, sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor. Dia akan menunggu minggubdepan untuk perhitungan BPS terkait dengan produksi padi nasional.

"Harapan saya sudah mulai mensurvei stok beras nasional. Dua angka tersebut sangat penting, produksi dan stok baik yang dipegang petani, pedagang maupun oleh pemerintah. Itu sangat penting untuk menentukan apakah kita impor atau tidak," kata Dwi. (Try/Z-7)