visitaaponce.com

PARA menteri ekonomi ASEAN sepakat dan meluncurkan Digital Economy Framework ASEAN (DEFA) untuk memperkuat integrasi perekonomian kawasan. Peluncuran dilakukan dalam Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-23, Jakarta, Minggu (3/9).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers menyatakan, DEFA sedianya mulai didiskusikan dalam Keketuaan ASEAN di Brunei Darussalam tahun lalu dan berhasil disepakati di bawah Keketuaan Indonesia tahun ini.

DEFA ditargetkan berlaku efektif tahun depan di bawah Keketuaan Malaysia pada 2025. Kerangka kerja ekonomi digital itu diyakini dapat mendongkrak potensi perekonomian digital di kawasan.

Baca juga : Menko Airlangga: Teknologi, Kesiapan, dan Pengetahuan Tingkatkan Daya Saing Digital

"Ini akan meningkatkan potensi ekonomi digital ASEAN yang business as usual US$1 triliun, tapi dengan implementasi DEFA bisa meningkat menjadi US$2 triliun di 2030," ujar Airlangga.

Indonesia, lanjut dia, telah menyiapkan langkah-langkah strategi menyambut implementasi penuh dari DEFA. Salah satunya melalui perluasan kerja sama penggunaan mata uang lokal 5 negara ASEAN.

DEFA akan mendorong perekonomian kawasan dengan merangsang aktivitas ekonomi tiap individu dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masing-masing negara anggota ASEAN.

Baca juga : Airlangga: Pertumbuhan Digital Ekonomi ASEAN akan Tembus US$2 T di 2030

"Jadi ada beberapa regulasi yang disiapkan agar beberapa negara ASEAN bisa mendorong itu. Karena itu adalah untuk mendorong SME’s (UMKM) karena ini untuk volume yang sifatnya people to people," jelas Airlangga.

Negosiasi mengenai regulasi terkait implementasi DEFA bakal difasilitasi oleh Thailand dalam Keketuaan ASEAN Malaysia di 2025. Setidaknya ada 9 isu utama yang akan didorong untuk mengoptimalisasi pelaksanaan DEFA.

Beberapa diantaranya ialah kesiapan infrastruktur digital tiap negara anggota, penyiapan sumber daya manusia (SDM), hingga ekosistem yang mampu mendukung tujuan DEFA untuk memperkuat dan mengintegrasikan ekonomi digital kawasan.

Baca juga : ASEAN Tekankan Pentingnya Upaya Inklusif dan Kolaboratif dari Sektor Swasta

"Dari 9 isu pokok itu sudah ada 46 item yang harus harmonisasi kebijakan, termasuk data flow dan lainnya. Dengan demikian hal-hal seperti ini didorong untuk bisa diharmonisasi dalam 2 tahun ke depan," kata Airlangga.

Nantinya regulasi kawasan menyangkut DEFA akan mencakup dan mewadahi semua perjanjian ekonomi sebelumnya yang telah dilakukan di ASEAN maupun negara mitra lainnya. Dengan begitu, diharapkan DEFA dapat mengiringi perubahan teknologi digital dan ekonomi ke depan yang terus berkembang.

"Sehingga ke depan perubahan akibat dari transformasi AI, block chain dan lainnya, sudah masuk dalam scope yang nanti juga akan dibahas dalam scope DEFA. Jadi DEFA itu sendiri outputnya jangka panjang dan ini sudah dilakukan deep dive studying oleh sekretariat ASEAN dan timnya," terang Airlangga.

Baca juga : Fakta Mengenai DEFA yang Buat Ekonomi Digital ASEAN Melejit hingga US$2 Triliun di 2030

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengapresiasi Keketuaan ASEAN Indonesia, utamanya kepemimpinan di pilar ekonomi. Pasalnya, selama hampir setahun menjadi tuan rumah dari forum kawasan, Indonesia mampu menghasilkan banyak keluaran konkret.

"AECC di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini banyak mengeluarkan keluaran yang cukup baik, terutama menyangkut prioritas ekonomi kawasan," jelasnya.

"Indonesia juga sejauh ini telah mendorong dan berupaya memastikan agar ASEAN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, dan itu merupakan sesuatu yang sangat penting," sambung Kao Kim. (Z-4)

Baca juga : Google: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Bisa Percepat Transformasi Digital