DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Lokasi Tanah PSN di Pulau Rempang
![DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Lokasi Tanah PSN di Pulau Rempang](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/3a722f26b7e690b4e119d97c9f1cfc0b.jpeg)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah dan Wali Kota Batam mengklarifikasi terkait lokasi tanah yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebab menurut Guspardi, ada isu yang beredar bahwa tanah pemukiman masyarakat itu bukanlah bagian daripada proyek strategis nasional.
“Oleh karena itu supaya ini jangan menjadi kemelut menjadi dinamika yang mengarah kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu perlu ada kejelasan," ucapnya.
Baca juga: Komisi III DPR RI Akan Panggil Pengusaha dan Investor di Pulau Rempang
"Mana lahan strategis nasional yang ditetapkan oleh Pak Wali dan mana pula tanah-tanah yang memang masyarakat itu disuruh keluar karena memang berada di dalam proyek strategis itu. Klarifikasi ini penting, supaya jangan menimbulkan kegaduhan,” kata Guspardi saat ditemui Parlementaria di sela-sela rapat Komisi II, di Gedung Nusantara II, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
Pendekatan Anarkis Dilakukan Aparat
Politikus Fraksi PAN ini juga mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan mengenai pendekatan-pendekatan anarkis yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat Rempang.
Baca juga: DPR: Investasi Rempang Eco-City Jangan Hilangkan Hak Tinggal Masyarakat
Untuk itu, ia meminta kepada aparat dan khususnya pada pemerintah daerah Kepulauan Riau untuk bersikap arif dan bijaksana dan melakukan pendekatan-pendekatan secara humanis.
Baca juga: Temui Warga Rempang, Bahlil Pastikan Proyek tidak Mengganggu Makam Leluhur
“Sampai hari ini bertebar WA (WhatsApp) kepada kami dan seluruh anggota dewan dan seluruh masyarakat WA ini bertebaran. Di mana pendekatan-pendekatan anarkis, melakukan pemaksaan itu yang beredar. Oleh karena itu tentu perlu disikapi oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di akhir, Guspardi berharap proyek strategis nasional di Rempang dikelola secara baik tanpa menimbulkan kegaduhan dan huru hara.
“Jangan masyarakat dengan adanya proyek strategis nasional ini malah mereka makin menderita, makin miskin. Bahwa tujuan bernegara ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” tutupnya. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
BP Batam Berkomitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Rempang Eco-City
Kapolresta Barelang: Relokasi Berjalan Aman tanpa Gejolak Berarti
Negosiasi Berbuah Manis, 98.88% Lahan Rempang Telah Dibebaskan
KAUMY Kirim Advokat Dampingi Alumni Terlibat Bentrokan di Rempang
26 Aparat Terluka, 43 Warga Rempang Ditangkap dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor BP Batam
Aparat Gusur Paksa Warga di Pulau Rempang, Ini Seruan Komnas HAM
Kepala BP Batam Buka Kejurnas Road Race and Mountain Bike 2024
Diyakini Jadi Wisata Medis Baru, 3 Lokasi KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Direstui
Berkapasitas 9,6 Juta Penumpang, Terminal II Bandara Internasional Hang Nadim Resmi Dibangun
Kepala BP Batam dan Menteri Besar Johor Sepakat Majukan Perekonomian
Kunjungan Kerja Menteri Besar Johor Diterima Kepala BP Batam
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap