Investasi Berkelanjutan Terbuka Lebar, Butuh Akses ke Sumber Pendanaan
![Investasi Berkelanjutan Terbuka Lebar, Butuh Akses ke Sumber Pendanaan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/09/15523e33433861af2cf2bd19d758cf8c.jpg)
POTENSI investasi berkelanjutan di Indonesia masih terbuka lebar. Untuk mengoptimalkannya, dibutuhkan akses ke sumber pendanaan termasuk investasi, baik dari dana publik maupun swasta.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam sesi “Unlocking Sustainable Investment for Climate Action” dalam forum Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (26/9).
Sesi tersebut diikuti oleh Penasihat Khusus untuk Kementerian Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Masyita Crystallin, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management Priyo Santoso, dan Direktur Operasi dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata.
Baca juga : Antler Kucurkan Pendanaan US$5,1 Juta ke 37 Startup di Asia Tenggara
Priyo menyampaikan, investasi berkelanjutan di Indonesia terus meningkat dan PT BNP Paribas Asset Management merupakan salah satu pelopor penerapan investasi berkelanjutan di Indonesia yang menawarkan produk investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) pada 2016.
“Pertama kalinya kami memperkenalkan tema ESG ke dalam proses investasi ke dalam reksa dana syariah berbasis efek luar negeri kami. Pada saat itu, kesadaran investor dan investment di equity market di Indonesia memang masih belum cukup,“ kata Priyo.
Kemudian pada 2018, PT BNP Paribas Asset Management menerbitkan produk reksa dana bertema Sustainable and Responsible Investment, salah satu cikal bakal tumbuhnya minat investor di Indonesia pada isu keberlanjutan.
Baca juga : Selain Tiongkok, Proyek Smelter Nikel RI Diguyur Bank Eropa
“Kami mulai di tahun 2018 itu dengan dana kelolaan yang cukup kecil jadi masih di sekitar Rp200 miliar,” kata Priyo.
Namun lambat laun, produk ini berhasil menggalang investasi sebesar Rp3 triliun per Agustus 2023. Priyo menuturkan, untuk mendorong peningkatan investasi berkelanjutan, sejak awal 2022 PT BNP Paribas Asset Management juga sudah melakukan pendekatan (engagement) dengan berbagai perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
“Bukan berarti kalau kita berbicara mengenai sustainability di Indonesia itu akan terbatas. Sebetulnya ada banyak perusahaan-perusahaan sudah mulai memikirkan untuk bertransisi atau melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan. Inilah yang bisa jadi aspek pengukuran bagi perusahaan. Jadi kalau kami menerbitkan produk investasi yang mengangkat tema ESG, itu harus transparan. Ada Skoring ESG dan carbon footprint yang menjadi KPI pengukuran kami, dan hasilnya harus lebih baik dari tolok ukurnya” tuturnya.
Baca juga : Pembangunan IKN dari APBN Tembus 16,1% Total Anggaran, Banggar: Pendanaan Harus Berimbang
Direktur Operasi dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata mengatakan, untuk mengawal investasi hijau di Indonesia, special purpose vehicle ini harus menekankan pada aspek edukasi dalam pendanaan proyek.
“Kita berikan mereka waktu sampai dengan satu tahun, lalu kita monitor, dan bagaimana ini nanti akan berpengaruh terhadap dengan proses pencairan pendanaan mereka berikutnya,” katanya.
Darwin mengatakan, edukasi menjadi perhatian SMI, bukan hanya dari segi pembiayaan dan investasi. Tujuannya agar proyek-proyek yang menerima fasilitas investasi berkelanjutan bisa memenuhi aspek keberlanjutannya.
Menurutnya, ada empat elemen penting dalam pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran (blended finance) sebagai sumber pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca juga : Dorong Bisnis Berkelanjutan, ABM Group Raih Pendanaan dari Bank Mandiri
“Blended finance itu terjadi dari 4 komponen, pengembangan proyek, pembiayaan dan investasinya, dan bagaimana kita bisa memberikan akses lebih luas kepada proyek-proyek untuk bisa mengakses dana-dana melalui pasar modal maupun instrumen lain,” katanya.
Penasihat Khusus untuk Kementerian Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Masyita Crystallin mengatakan, blended finance dibutuhkan untuk menggalang dana dari investasi publik, lembaga internasional, dan menarik dana swasta untuk membiayai dan mengurangi resiko dan biaya proyek-proyek berkelanjutan.
Dia menambahkan, pemerintah telah menempuh beberapa hal lain seperti memberikan kemudahan impor, insentif pajak, dan tax allowance di beberapa sektor tertentu untuk mengoptimalkannya. (Z-5)
Terkini Lainnya
BKPM: Indonesia Negara Pertama Bangun Ekosistem Baterai Mobil Terintegrasi
PTPP Penuhi Kewajiban Obligasi dan Sukuk Mudharabah Tepat Waktu
Presiden Minta Peningkatan Investasi di Sektor Kesehatan Dipercepat
Pemerintah dan Industri Farmasi perlu Sepakat Turunkan Harga Obat di Pasaran
Bangun Pabrik Ketiga, Frisian Flag Investasi Rp3,8 Triliun
Family Office Harus Didukung Kepastian Hukum dan Keamanan Data
Pemerintah dan DPR Setujui Pemberian PMN ke Sejumlah Lembaga dan BUMN
Dua Skema BRIN terkait Pendanaan Riset dan Inovasi
BI: Kebijakan RPLN untuk Memperkuat Pengelolaan Dana Luar Negeri
Siapa Saja Peserta yang Wajib dan Tidak Bayar Iuran Tapera? Simak Penjelasannya
Butuh Inovasi untuk Pengelolaan Museum
Kinerja Terus Meningkat, Bank bjb syariah Raih Peringkat idAA-dari Pefindo
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap