visitaaponce.com

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat berpandangan yang dibutuhkan masyarakat saat ini ialah pasokan beras yang memadai untuk menjadi makanan pokok sehari-hari. Bukan pembagian alat memasak berbasis listrik (AML) atau penanak nasi (rice cooker).

Pemerintah berencana membagikan rice cooker gratis kepada masyarakat di tahun ini. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga yang diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Selasa (26/9).

"Sangat memprihatinkan. i tengah kondisi krisis beras, pemerintah memutuskan untuk membagikan rice cooker. Kebijakan ini kurang sinkron dengan realitas saat ini," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Senin (9/10).

Baca juga: Bagi-bagi Rice Cooker Gratis akan Habiskan Dana Rp347 Miliar

Menurutnya, kebutuhan paling mendesak adalah memastikan ketersediaan beras dan stabilitas harga bagi masyarakat. Achmad pun meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan bagi-bagi rice cooker secara cuma-cuma terhadap masyarakat.

"Meskipun memiliki tujuan baik, sebaiknya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan rakyat saat ini. Pasalnya, kita sekarang dihadapkan pada krisis beras," ucapnya.

Dalam pemberitaan Media Indonesia sebelumnya dijelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2023 telah memprediksi akan terjadi defisit beras di dalam negeri. Jumlah kekurangan itu sebanyak 0,09 juta ton di September dan 0,27 juta ton pada Oktober. Produksi beras di dalam negeri diperkirakan hanya sebanyak 2,46 juta dan 2,28 juta ton. Padahal, konsumsi beras diperkirakan 2,55 juta ton per bulan.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bagi-bagi Rice Cooker Gratis

Achmad menuturkan sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyatnya. Kenaikan harga beras dan kelangkaan stok menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen pasokan dan distribusi.

"Krisis beras yang melanda menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan nyata. Dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus selalu mempertimbangkan dampak langsung terhadap rakyat," tegasnya.

Membebankan Masyarakat

Ekonom tersebut menambahkan kebijakan pemerintah untuk membagikan rice cooker dengan tujuan optimalisasi penggunaan listrik dinilai akan memberatkan penerima. Program ini dapat meningkatkan konsumsi listrik di sektor rumah tangga.

"Ini dapat memberikan beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah, mengingat biaya listrik yang mungkin meningkat akibat penggunaan alat tersebut," pungkasnya.

Dalam Permen ESDM No.11/2023 dijelaskan calon penerima AML merupakan pelanggan PLN dengan daya 450 volt ampere (VA), 900 VA dan 1.300 VA yang berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik 24 jam dan tidak memiliki rice cooker sebelumnya. Nama penerima terlebih dahulu diusulkan dan divalidasi oleh kepala desa, lurah ataupun pejabat setingkat di wilayah setempat baru kemudian didata oleh PLN.

(Z-9)