Dinilai Tidak Jelas, Komisi VII Minta BPK Audit Program Rice Cooker Gratis
![Dinilai Tidak Jelas, Komisi VII Minta BPK Audit Program Rice Cooker Gratis](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/b47f04f6a31ed778f54421dbe1e99d28.jpg)
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, M Nasir, mempertanyakan program alat memasak berbasis listrik (AML) berupa pemberian rice cooker gratis oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) kepada masyarakat. Pasalnya, selama ini tidak diketahui siapa saja yang sudah mendapatkan alat tersebut dan siapa yang memberikannya.
“Proyek AML ini menurut saya proyek gagal, karena manajemen di Kementerian ESDM itu tidak siap dan tidak ada orangnya yang bertanggung jawab tentang regulasi, dan anggaran ini. Serta siapa saja yang ditugaskan dari Kementerian ESDM untuk memberikan alat tersebut, dan siapa saja yang sudah menerimanya,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI, M. Nasir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen EBTKE dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit program tersebut, agar tidak ada kecurigaan. Karena, ia menilai proyek itu tidak tepat sasaran.
Baca juga : BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp18,19 Triliun dalam IHPS I/2023
“Jadi menurut saya, ini proyek abal-abal, tidak jelas. Anggarannya ada, disiapkan negara, sasarannya ada tapi regulasinya administrasi yang disiapkan Kementerian ESDM bodong. Uangnya dikeluarin, tapi orangnya tidak ada. Saya minta ini ada diaudit BPK karena harus dijelaskan, temuannya jelas bahwa administrasi Dirjen Ketenagalistrikan itu tidak ada di lapangan untuk menyaksikan penyerahan barang tersebut. Dan saya telepon Dirjen ini juga tidak bertanggung jawab, dilempar-lempar saja, diminta tanya direktur ini dan itu,” paparnya.
Nasir mengatakan hal tersebut berbeda dengan proyek PJU TS (penerangan jalan umum Tata surya) dari Dirjen EBT (energi baru terbarukan). Di mana lampunya ada, barangnya ada, kontak person-nya ada, dan jalur complain juga ada. Bahkan sekalipun sampai hari ini barangnya ada yang belum terpasang. Tapi pihaknya menilai proyek tersebut jelas.
Sebelumnya Dirjen Ketenagalistrikan memaparkan bahwa program AML dari pemerintah merupakan insentif yang diberikan kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu. Di mana dasar pelaksanaannya Peraturan Presiden nomor 111/22 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca juga : Kementerian ESDM Tolak Usul Pembentukan Badan Pengelola EBT
Rencana Anggaran Belanja (RAB) Produk AML sebesar 475.000 per unit, realisasi kontrak rata-rata sebesar 375.815 per unit. Terdapat efisiensi sebesar 99.185 per unit, karena perubahan pengadaan produk customize menjadi produk pasaran.
Distribusi melalui PT Pos Indonesia untuk 36 provinsi. Penawaran ongkos kirim PT pos sebesar 169.200 per unit. Realisasi ongkos kirim rata-rata sebesar 133.178 per unit, terdapat efisiensi penghematan sebesar 36.022 per unit.
Dengan begitu total pagu penyediaan AML sebesar Rp322,5 miliar. Realisasi anggaran sebesar Rp176,06 miliar, sisa anggaran sebesar Rp146,44 miliar. Sisa anggaran disebabkan jumlah pengadaan AML lebih sedikit dibandingkan target yakni 342.621 unit dari target awalnya sebesar 500.000 unit.
(Z-9)
Terkini Lainnya
Pertamina Diminta Hati-hati Menentukan Harga BBM Non Subsidi
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Tepis Isu Penangkapan Keduanya oleh Polisi Arab Saudi
Investasi Microsoft Diharapkan Lebih Melibatkan SDM Indonesia
Komisi VII DPR Minta Pengelola SPBU Nakal yang Modifikasi Dispenser BBM Dipidana
Jaga Iklim Investasi, Komisi VII Dorong KPK Proaktif Kasus Maladministrasi Tambang
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Pukat: JPU Harus Banding
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kejagung: Kita Hormati Putusan Pengadilan
Calon Anggota 2024-2029 BPK Diminta dari Kalangan Non-Parpol
MAKI Ingatkan DPR Tak Pilih Calon Anggota BPK Bermasalah
Pendapatan Negara Rp3 Triliun Bisa Hilang karena Kebijakan Bebas Visa Kunjungan
BPK Temukan Setumpuk Masalah IKN, Kubu Prabowo: Akan Dibereskan
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap