visitaaponce.com

MIMPI Indonesia menjadi negara maju di 2045 dinilai tak realistis. Sebab, modal-modal dasar untuk menjadi negara yang maju perekonomiannya belum dimiliki secara utuh.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri kepada Media Indonesia, Senin (30/10).

"Kita ingin mencapai Indonesia maju pada 2045, tetapi di satu sisi yang lain, mungkin itu tidak terlalu realistis atau mungkin bisa dicapai dengan baik. Apalagi kita juga melihat berbagai tantangan yang ada di lingkup global," ujarnya.

Baca juga: Wujudkan Indonesia Emas 2045, FEB UI Dorong Pemerintah Transformasi Sistem dan Pembiayaan Kesehatan

Daripada fokus pada ambisi itu, Indonesia sebaiknya fokus memperkuat modal-modal dasar yang diperlukan. Hal pertama yang paling penting ialah soal kemampuan untuk terus bertumbuh di segala aspek, tak melulu ekonomi.

Kedua, ialah mengenai inklusivitas. Dalam artian, pertumbuhan yang diraih harus bisa dirasakan oleh semua orang, alih-alih hanya dinikmati segelintir kalangan. "Kalau kita melihat target 2045 ini hanya fokus pada pertumbuhannya," tutur Yose.

Baca juga: Ketidakpastian Ekonomi akan Berlangsung Satu Dekade ke Depan

"Dengan menjadi negara maju, perekonomian maju, padahal harus ada unsur lain yang harus secara eksplisit dituju, yaitu inklusivitas yang bisa dirasakan semua orang," tambahnya.

Ketiga, yakni, menyangkut daya tahan perekonomian. Ini perlu untuk diperkuat agar ekonomi tak terombang-ambing ketika dihadapkan dengan satu persoalan.

Keempat ialah komitmen pada prinsip keberlanjutan. Ini dinilai penting karena perubahan iklim secara nyata memengaruhi dinamika perekonomian baik di luar dan dalam negeri.

Dari empat hal dasar itu, Yose menilai sulit bagi Indonesia mencapai ambisi 2045. Sebab performa dari keempatnya belum berjalan dengan cukup baik.

Dari sisi pertumbuhan, misalnya, ekonomi Indonesia cenderung konsisten hanya tumbuh di kisaran 5% setiap tahun. Padahal pemerintah kerap mengatakan pencapaian menjadi negara maju 2045 memerlukan angka pertumbuhan 6-7%.

Demikian halnya dari sisi inklusivitas. Sejauh ini, menurut Yose, hanya segelintir kelompok atau kalangan yang dapat menikmati manisnya pertumbuhan ekonomi yang stagnan tersebut.

"Kita masih melihat kesempatan yang diberikan untuk masyarakat itu masih bisa ditingkatkan lebih jauh lagi. Jadi masih jauh dari ideal mengenai inklusivitas ini," tuturnya.

Sedangkan dari sisi ketahanan, Indonesia kerap salah mengartikan prinsip tersebut. Hal yang selalu diutarakan pemerintah ialah mengenai swasembada. Padahal itu tak serta merta menjadikan Indonesia berdaya tahan.

Sementara dari sisi keberlanjutan, apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini hanya berkata-kata. Tak ada kemauan untuk melakukan perubahan signifikan dari aspek keberlanjutan tersebut.

"Isu keberlanjutan itu masih lebih kepada lip service, ada political will, tapi tidak diikuti dengan perubahan. Ada isu transisi energi, ini tidak mendukung, kelistrikan misalnya, kita bergantung sekali pada satu BUMN yang pada akhirnya mereka memegang peranan pada kebijakan energi. Kita juga belum ada kemauan lebih kuat untuk isu keberlanjutan ini. jadi hanya sekadar political statement saja," pungkas Yose. (Mir/Z-7)