visitaaponce.com

BANK Dunia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh, dengan tren inflasi yang menurun, dan mata uang yang stabil. Pertumbuhan PDB diperkirakan akan sedikit menurun menjadi rata-rata 4,9% pada tahun 2024-2026 dari 5% pada tahun ini karena lonjakan komoditas mulai melemah.

Hal itu tertuang dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) yang dirilis oleh Bank Dunia pada Rabu (13/12). Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan, konsumsi swasta diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pada tahun 2024.

Investasi dunia usaha dan belanja pemerintah juga diperkirakan akan meningkat sebagai dampak dari reformasi dan proyek-proyek pemerintah yang baru. Sementara Inflasi diperkirakan akan menurun menjadi 3,2% pada tahun 2024 dari rata-rata 3,7% pada tahun ini, sesuai dengan target Bank Indonesia.

Baca juga: Mardiono Dorong Pelaku UMKM Pertahankan Ekonomi Nasional

Menurunnya inflasi mencerminkan melemahnya harga komoditas dan kembalinya tingkat pertumbuhan permintaan domestik ke tingkat normal setelah pemulihan pascapandemi. Pada saat yang sama, terdapat tekanan kenaikan pada harga pangan akibat dampak pola cuaca El Nino, yang dapat mengganggu produksi pangan di beberapa tempat.

Sedangkan ekspor jasa diharapkan mendapat manfaat dari pemulihan pariwisata yang berkelanjutan, sementara harga komoditas yang lebih rendah dan pertumbuhan global yang lebih lemah akan menghambat ekspor barang.

Baca juga: Keuangan Terintegrasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pendapatan pemerintah sebagai bagian dari PDB diperkirakan akan meningkat seiring dengan terwujudnya dampak reformasi perpajakan, sementara belanja pemerintah diperkirakan akan secara bertahap kembali ke tingkat sebelum pandemi.

Namun, meski perekonomian Indonesia saat ini lebih besar dibandingkan sebelumnya, seperti banyak negara lain, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih ke kondisi sebelum pandemi. "Hal ini mencerminkan dampak buruk dari pandemi ini, termasuk pada pasar tenaga kerja dan pertumbuhan produktivitas," kata Satu.

Prospek perekonomian secara keseluruhan mempunyai risiko-risiko negatif, terutama yang berasal dari luar Indonesia seperti suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama di negara-negara besar dapat membebani permintaan global, meningkatkan biaya pinjaman, dan mempersulit peminjaman di pasar dunia. Ketidakpastian geopolitik global dapat mengganggu rantai nilai.

"Indonesia memiliki rekam jejak dalam mengatasi guncangan dan menjaga stabilitas ekonomi. Tantangan bagi negara ini adalah membangun fundamental ekonomi yang kuat untuk mewujudkan perekonomian yang lebih cepat, lebih ramah lingkungan, dan lebih banyak manfaat," kata Satu.

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penting untuk terus melaksanakan reformasi yang menghilangkan hambatan-hambatan yang membatasi pertumbuhan efisiensi, daya saing, dan produktivitas. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, serta mencapai visinya untuk menjadi lebih inklusif, negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045," tambahnya.

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia memanfaatkan energi hijau secara masif untuk memperkuat laju pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Optimalisasi transisi energi yang saat ini dilakukan juga dinilai dapat menjadi pendorong perekonomian secara menyeluruh jika dilakukan dengan tepat.

Laporan tersebut menyebutkan Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan yang telah dicapai dalam mengatasi tantangan perubahan iklim melalui kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan.

Kebijakan fiskal juga dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mendisinsentifkan penggunaan bahan bakar fosil. Instrumen keuangan seperti obligasi ramah lingkungan dapat memobilisasi pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi iklim. Reformasi kebijakan perdagangan dapat mempermudah impor produk yang diperlukan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab mengatakan, Indonesia dapat mempercepat transisi hijau dengan mengembangkan rencana untuk menyelesaikan reformasi subsidi bahan bakar dan memperluas penetapan harga karbon.

Hal tersebut dapat menyederhanakan atau menghapuskan langkah-langkah perdagangan non-tarif yang berlaku untuk barang-barang ramah lingkungan.

"Melalui serangkaian tindakan yang ditargetkan, Indonesia dapat meningkatkan pendorong produktivitas dan efisiensi, membantu mengurangi biaya jangka pendek dari pengurangan emisi dan adaptasi, sekaligus memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang," pungkasnya. (Z-10)