Pemerintah Diminta Realistis Tatap Ekonomi 2024
![Pemerintah Diminta Realistis Tatap Ekonomi 2024](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/09da52ce9c7363a44123ba7986ff41a6.jpg)
PEMERINTAH diminta untuk realistis menatap perekonomian pada tahun depan. Jangan sampai rasa optimistis berlebih justru mengabaikan berbagai risiko dan ancaman yang berpotensi mengganggu kinerja ekonomi dalam negeri.
"Kita pun berharap pertumbuhan bisa bagus tahun depan. Tapi kita juga harus realistis. Risiko global masih cukup banyak, ketidakpastian masih tinggi, ada konflik geopolitik, tak hanya Rusia-Ukraina, tetapi Hamas-Israel," ujar Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, Jumat (22/12).
Selain potensi risiko dari global, ekonomi Indonesia juga dinilai masih mengalami dampak pandemi covid-19. Hal itu tercermin dari tingkat utang yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi sebelum pandemi.
Baca juga: Outlook Perekonomian Indonesia 2024: Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional
Itu disebabkan oleh lonjakan defisit anggaran guna memenuhi kebutuhan penanganan pandemi. Hal yang demikian dinilai Esther akan menjadi beban anggaran bagi Indonesia. Pasalnya, pengadaan utang akibat pelebaran defisit bakal dirasakan dalam beberapa waktu ke depan.
Risiko yang berpotensi mengancam ekonomi dalam negeri di tahun depan ialah fenomena El Nino. Jangan sampai pemerintah abai dan kejadian tahun ini berulang di tahun depan. Itu akan mengkhawatirkan karena berurusan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat.
Baca juga: Ini 3 Mesin Pendorong Ekonomi Nasional
"Pangan itu supply kita terbatas dan kita rely on pada impor. Sedangkan impor itu memengaruhi ekonomi domestik karena dengan begitu kita tidak bisa menghemat devisa," terang Esther.
Karenanya, dia meminta tak hanya melempar jargon optimis semata. Pengambil kebijakan mesti bisa memberikan solusi konkret atas risiko-risiko yang berpotensi mengganggu kinerja ekonomi ke depan.
Salah satu yang paling urgen, kata Esther, ialah mengenai pemenuhan kebutuhan beras. Bansos beras yang diperpanjang hingga Juni 2024 menurutnya bukan reaksi konkret atas persoalan yang ada.
Guliran beras kepada masyarakat miskin itu justru dinilai sebagai cara terselubung pemerintah mengumpulkan suara untuk kepentingan Pemilu 2024.
"Itu hanya solusi sementara dan hanya untuk gathering voter. Itu dibagi-bagi dekat dengan pemilu untuk gathering voters. Itu menggunakan anggaran negara untuk meraih suara rakyat. Kalau menang benar pemerintah ingin hindari krisis, harus perkuat fundamen ekonomi," kata Esther. (Mir/Z-7)
Terkini Lainnya
Mandatori B40 Dapat Hemat Devisa hingga Rp244 Triliun
Bantu Cegah Kehilangan Devisa, RS Ini Fokus Tingkatkan Layanan
Pengamat: Penurunan Devisa tak Perlu Dikhawatirkan
Asosiasi Pengusaha Walet Bentuk Forum Komunikasi Bersama
Sumbang Devisa Negara, Pupuk Kaltim Ekspor Lebih dari 327 Ribu Metrik Ton Amoniak
10 Penyebab Stroke di Usia Muda
Sebelum Liburan, Kenali Dulu 8 Pentingnya Memiliki Asuransi Perjalanan
Ini Hal yang Boleh dan tidak Boleh Dilakukan saat Menggunakan PayLater
Komitmen Kuat pada Perubahan Iklim Dorong Keberhasilan Pengelolaan Risiko ESG
Edukasi sebagai Solusi Utama dalam Mengatasi Judi Online, Bukan Dapat Bansos!
Ada Risiko Kesehatan Menghantui Tren Tato Permanen yang Makin Populer, Apakah Itu?
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Abnon Jaksel: Memperkenalkan Jakarta Selatan melalui Pariwisata dan Kebudayaan Betawi
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap