Kemenkeu Utang Bagian Dari Pilihan Kebijakan Suatu Negara Untuk Ekspansi
JURU Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan dari sisi ekonomi, utang merupakan bagian dari pilihan kebijakan suatu negara.
Apabila suatu negara ingin ekspansif, sedangkan pendapatan negara tidak memadai dan APBN defisit, maka negara harus menambah pembiayaan dari utang.
"Itu konsekuensi. Bukan soal boleh atau tidak boleh utang. Tapi ini soal pilihan kebijakan," kata Yustinus, pada diskusi Denpasar 12 Edisi 176 Mengenai Prospek Ekonomi Indonesia 2024, Rabu (10/1).
Baca juga : Kereta Cepat Terjebak Utang APBN Masuk Lewat Pintu Belakang
Yang menjadi tantangan yaitu pertama, utang tersebut dikelola. Kedua, produktivitas dari penggunaan utang. Dua hal ini menjadi isu yang lebih penting.
Dia katakan di hampir banyak negara memiliki utang. Fokus pada mengelola peningkatan utang menjadi penting bagi negara. Sebab penambahan utang memiliki konsekuensi terhadap beban yang akan mempersempit ruang fiskal negara.
"Betul selama pandemi Covid-19, ada kenaikan jumlah penarikan utang. Tetapi dalam dua tahun terakhir, rasio utang Indonesia juga secara konsisten diturunkan," kata Yustinus.
Baca juga : Kemenkeu: Efisiensi Belanja Penting untuk Kembalikan Defisit Maksimal 3%
Rasip utang Indonesia sempat menyentuh di level 41% PDB, dan kini ada di level 38% PDB. Rencana penarikan uang pada 2023, hanya terealisasi separuhnya. Artinya tercipta efisiensi.
Menurut Yustinus, ada 2 tantangan untuk pemerintah soal utang. Pertama, mengoptimalkan pendapatan negara. Pemerintah mesti menimbang bagaimana bauran kebijakan, optimalisasi pendapatan negara tanpa mengganggu iklim usaha.
Kedua, efisiensi utang juga penting dilakukan, penajaman belanja agar efisien, efektif, sekaligus ke sektor-sektor yang lebih produktif.
Baca juga : Kemenkeu: 32.587 Debitur Kecil Bisa Ikut Program Keringanan Utang
Dia menekankan porsi terbesar utang Indonesia sekarang adalah surat utang negara (SUN/SBN), bukan pinjaman, yang dahulu di Orde Baru, pinjaman yang sifatnya multilateral atau bilateral.
"Sekarang utang lebih kepada surat utang negara berupa obligasi, surat berharga negara, sukuk dan mayoritas dalam denominasi rupiah. Sehingga bisa lebih terjaga volatilitas atau stabilitasnya. Di sisi lain juga bisa kami jaga dampak ikutan dari dinamika di pasar global," kata Yustinus. (Z-5)
Baca juga : Menkeu: Defisit dan Utang RI Paling Terkendali dan Produktif
Terkini Lainnya
Ke Mana Larinya Iuran Tapera?
Kemenkeu Belum Keluarkan Aturan Pengelolaan Dana ASN oleh BP Tapera
Rumah Tapak Paling Diminati
Pengamat: Bea Cukai Milik Publik, Harus Jaga Martabat dan Wibawa
Pemilu Dorong Ekonomi Tumbuh
Pemerintah Kucurkan Dana Desa Rp813,47 Juta ke Desa Nglanggeran, Yogyakarta
Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian
Pemerintah Perpanjang Program Bansos Beras hingga Desember, Jadi 2 Bulan Sekali
Nadiem Bakal Cek Dugaan Dana Pendidikan untuk Makan Siang Gratis
Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Hampir Habis, 3 DPD REI Usul Hal Ini
KPU Bantah Pemilu Ulang Rugikan Keuangan Negara
Kepala dan Wakil Otorita Mundur, Beri Sinyal Dana Pembangunan IKN tidak Baik
Slogan Gizi untuk Rakyat
Kurban dan Sinergi Kebangsaan
Apakah Dokter Asing merupakan Solusi Mengatasi Masalah Kesehatan?
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Dari Kebangkitan Menuju Keadilan: Membangun Kesetaraan di Rumah Tangga
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap