Kemenkeu Utang Bagian Dari Pilihan Kebijakan Suatu Negara Untuk Ekspansi
![Kemenkeu : Utang Bagian Dari Pilihan Kebijakan Suatu Negara Untuk Ekspansi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/01/38e48c095b844188b339dde2b3812fc6.jpg)
JURU Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan dari sisi ekonomi, utang merupakan bagian dari pilihan kebijakan suatu negara.
Apabila suatu negara ingin ekspansif, sedangkan pendapatan negara tidak memadai dan APBN defisit, maka negara harus menambah pembiayaan dari utang.
"Itu konsekuensi. Bukan soal boleh atau tidak boleh utang. Tapi ini soal pilihan kebijakan," kata Yustinus, pada diskusi Denpasar 12 Edisi 176 Mengenai Prospek Ekonomi Indonesia 2024, Rabu (10/1).
Baca juga : Kereta Cepat Terjebak Utang APBN Masuk Lewat Pintu Belakang
Yang menjadi tantangan yaitu pertama, utang tersebut dikelola. Kedua, produktivitas dari penggunaan utang. Dua hal ini menjadi isu yang lebih penting.
Dia katakan di hampir banyak negara memiliki utang. Fokus pada mengelola peningkatan utang menjadi penting bagi negara. Sebab penambahan utang memiliki konsekuensi terhadap beban yang akan mempersempit ruang fiskal negara.
"Betul selama pandemi Covid-19, ada kenaikan jumlah penarikan utang. Tetapi dalam dua tahun terakhir, rasio utang Indonesia juga secara konsisten diturunkan," kata Yustinus.
Baca juga : Kemenkeu: Efisiensi Belanja Penting untuk Kembalikan Defisit Maksimal 3%
Rasip utang Indonesia sempat menyentuh di level 41% PDB, dan kini ada di level 38% PDB. Rencana penarikan uang pada 2023, hanya terealisasi separuhnya. Artinya tercipta efisiensi.
Menurut Yustinus, ada 2 tantangan untuk pemerintah soal utang. Pertama, mengoptimalkan pendapatan negara. Pemerintah mesti menimbang bagaimana bauran kebijakan, optimalisasi pendapatan negara tanpa mengganggu iklim usaha.
Kedua, efisiensi utang juga penting dilakukan, penajaman belanja agar efisien, efektif, sekaligus ke sektor-sektor yang lebih produktif.
Baca juga : Kemenkeu: 32.587 Debitur Kecil Bisa Ikut Program Keringanan Utang
Dia menekankan porsi terbesar utang Indonesia sekarang adalah surat utang negara (SUN/SBN), bukan pinjaman, yang dahulu di Orde Baru, pinjaman yang sifatnya multilateral atau bilateral.
"Sekarang utang lebih kepada surat utang negara berupa obligasi, surat berharga negara, sukuk dan mayoritas dalam denominasi rupiah. Sehingga bisa lebih terjaga volatilitas atau stabilitasnya. Di sisi lain juga bisa kami jaga dampak ikutan dari dinamika di pasar global," kata Yustinus. (Z-5)
Baca juga : Menkeu: Defisit dan Utang RI Paling Terkendali dan Produktif
Terkini Lainnya
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Pengelola KEK Nongsa Digital Park Apresiasi Layanan Responsif Bea Cukai
Menkeu: Perkuat Sinergi Tingkatkan Investasi Hijau
Paling Lambat Akhir Juni 2024, Begini Cara Padankan NIK dengan NPWP
Gubernur BI Lapor Ke Presiden, Nilai Tukar Rupiah Segera Menguat
Ke Mana Larinya Iuran Tapera?
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diyakini Bisa Kelola APBN Dengan Baik
Prabowo Subianto Dapat Jaminan Keleluasaan Penggunaan APBN 2025
IHSG Ditutup Menguat Lewati 7.200
Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan
4 BUMN dan Bank Tanah Diusulkan Dapat PMN Rp6,1 Triliun
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap