Bahlil Beberkan Alasan Pemerintah Ingin Perpanjang Kontrak Freeport hingga 2061
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan utama pemerintah akan memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061. Tujuan utamanya ialah mendukung program hilirisasi di Indonesia berjalan. Pernyataan tersebut diungkapkan Bahlil dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Kamis (2/5).
Freeport diketahui tengah membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) konsentrat tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480.000 ton logam tembaga.
"Smelter PT Freeport di Gresik ialah kebijakan strategis terkait industri tambang tembaga. Kalau hilirisasi ini kita bangun di daerah bisa menciptakan nilai tambah dan peluang bisnis," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Jumat (3/5).
Baca juga : Permintaan Bahlil agar Freeport Bangun Smelter di Papua Disebut Terlalu Muluk
Sejatinya, masa kontrak pengoperasian PTFI berakhir di 2041. Artinya, ada penambahan perpanjangan kontrak hingga 20 tahun. Adapun syarat perpanjangan IUPK PTFI ialah penambahan saham sebesar 10%, sehingga total saham yang akan dikantongi pemerintah Indonesia ialah 61%.
Dengan penambahan saham tersebut diharapkan terdapat lapangan kerja baru dari ekosistem kendaraan listrik. Seperti diketahui, tembaga merupakan komponen utama kendaraan listrik antara lain pada mesin, baterai, dan kabel.
"Kalau tembaganya ada, kita bisa bangun pabrik mobil listrik di sini. Jadi kita bangun ekosistem semuanya di Indonesia. Nanti, ini bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru," tegasnya.
Baca juga : Integrasi Investasi Pembangunan Smelter Freeport dengan Smelter Tambang Lain Diapresiasi
Bahlil kemudian menceritakan sebelum 2018, saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9,36%. Lalu, pada September 2018, pemerintah melalui PT Inalum (Persero) membayar US$3,85 miliar atau hampir Rp60 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) untuk mengantongi kepemilikan saham 51,23%. Saat ini, ungkapnya, saham PT Freeport memiliki nilai valuasi dari dividen sebesar Rp300 triliun.
"Kita (pemerintah Indonesia) beli hampir US$4 miliar dan dari pendapatan itu sekarang dividen 2024 sudah hampir lunas dengan pendapatan itu. Artinya, Pak Jokowi membuat kebijakan membeli tidak sia-sia. Sekarang nilai valuasi PT Freeport mencapai Rp300 triliun," ucapnya.
Proses pengajuan perpanjangan IUPK PTFI hingga 2061 dikatakan hampir selesai dan tinggal menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Ttentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (Z-2)
Terkini Lainnya
DPR Semprot Bahlil Soal Investasi Asing di IKN
Ormas Kelola Tambang, Bahlil: Masyarakat Kecil juga Diberikan
Anggap tidak Adil, DPR Cecar Bahlil soal Ormas Kelola Tambang
Bahlil: PBNU akan Kelola Tambang Batu Bara Eks Bakrie Grup
Kepala OIKN Mundur, Bahlil Pastikan IKN Tetap Diminati Investor
Izin Usaha Pertambangan PBNU di Kaltim Terbit Pekan Depan
GP Ansor Sambut Baik Rencana Menteri Bahlil Bagi-Bagi Izin Tambang ke Ormas
Bahlil Lahadalia Kejar Investasi untuk Gapai Swasembada Gula
Jadi Menteri Investasi Sehari, POI 2023 Bersemangat Majukan Daerah
Dokter tanpa Etika dan Pembiaran oleh Otoritas Negara
Kemitraan dan Kualitas Pendidikan
Ketahanan Kesehatan Global
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap