visitaaponce.com

INDONESIA diperkirakan memiliki nature based solutions (NBS) atau ecological based approach (EBA) sebesar 1,5 GT setara CO2 per tahun. Angka itu senilai Rp112,5 triliun (US$7,1 miliar). 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan dari penjualan karbon melalui mekanisme carbon pricing berstandar internasional.

"Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat besar yang dapat digunakan untuk mengatasi perubahan iklim. Berdasarkan beberapa penelitian, termasuk McKinsey, pada 2023, Indonesia memiliki potensi nature based solutions atau ecological based approach yang sangat besar dari upaya mitigasi hingga 1,5 GT setara CO2 per tahun atau sekitar Rp112,5 triliun atau US$7,1 miliar," ujar Luhut pada acara forum dialog, yang diselenggarakan Tri Hita Karana bersama World Economic Forum di Bali, Minggu (19/5).

Baca juga : 8 Rekomendasi Dunia Usaha untuk Pengembangan Pasar Karbon Diterima OJK dari IBC

Saat ini, RI tengah berupaya menuju masa depan net zero. "Mengacu pada Konsensus COP28 UEA, semua pihak berkomitmen beralih dari bahan bakar fosil, mempercepat pengurangan emisi NDC yang ambisius dan berskala ekonomi, serta mendorong tiga kali lipat energi terbarukan dan dua kali lipat efisiensi energi pada 2030," sebutnya. 

Luhut juga menyinggung inisiatif Indonesia di sela KTT G20 yakni Global Blended Finance Alliance (GBFA). Ini juga dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan global berupa perubahan iklim. "GBFA juga mendukung pencapaian SDGs untuk negara-negara berkembang, LDCs, negara kepulauan, dan Kolaborasi Global Selatan. Melalui GBFA, kami meletakkan dasar bagi perubahan transformatif, memanfaatkan keuangan campuran, serta pengetahuan masa depan untuk mempercepat penciptaan nilai dan investasi di sektor-sektor ekonomi utama seperti energi, hutan, ekonomi biru, termasuk hutan bakau dan lamun, kesehatan infrastruktur, dan pariwisata berkelanjutan," jelasnya.

Senada, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap GBFA dapat membantu Indonesia mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060. "Kami juga berharap bahwa G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA) dapat mendukung program kami mewujudkan net zero emission pada 2060," kata Arifin.

Baca juga : Menteri LHK Resmikan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon

Untuk mewujudkan NZE, menurut dia, pemerintah akan melakukan diversifikasi energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan. "Kami yakin bahwa kami dapat mencapai target dan melaksanakan peta jalan, meskipun terdapat beberapa tantangan," ujarnya.

Arifin mengatakan diversifikasi energi ialah kunci untuk mencapai target NZE 2060. "Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, target ini dapat tercapai dan Indonesia dapat beralih ke masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," sebut Menteri ESDM.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan transisi energi menuju energi bersih, yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, membutuhkan kolaborasi bersama semua pihak. Menurut dia, transisi energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan badan usaha saja, tetapi semua orang dapat mengambil perannya masing-masing.

Transisi energi, lanjutnya, merupakan strategi panjang dunia dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) hingga meminimalisasi dampak perubahan iklim. "Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa transisi energi ialah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama dan upaya semua orang terlibat. Transisi menuju sumber energi yang berkelanjutan dan bersih ini sangat penting bagi masa depan planet kita dan mengatasi perubahan iklim," ujar Eniya dalam acara forum dialog yang diselenggarakan Tri Hita Karana bersama World Economic Forum di Bali, Minggu (19/5).

Presiden United In Diversity dan Duta Besar Keliling Indonesia untuk Pasifik, Tantowi Yahya, mengatakan menatap ke depan 36 tahun menuju ambisi Indonesia mencapai nol emisi bersih di 2060, sangat bijaksana bagi kita untuk mengantisipasi bahwa sektor energi akan mengalami gangguan yang tidak terpikirkan sebelumnya, baik dari krisis iklim maupun melalui inovasi dalam sumber energi, penyimpanan, akses, dan model bisnis. "Oleh karena itu, kita harus siap mengevolusikan instrumen-instrumen kemasyarakatan kita, kebijakan, sumber daya manusia, pembiayaan, dan model bisnis, sehingga kita dapat memanfaatkan setiap gangguan yang tiba untuk mewujudkan tujuan kita yang sejati, yaitu menciptakan masyarakat yang bahagia, tangguh, dan adil." (Ant/Z-2)