visitaaponce.com

SERTIFIKASI Pendidik bagi dosen atau dikenal dengan Sertifikasi Dosen (Serdos) merupakan ujian khusus yang dilaksanakan untuk menentukan kapabilitas seorang dosen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sertifikasi dosen wajib diikuti oleh semua dosen di Indonesia, sebagai salah satu prasyarat dalam hal kenaikan jabatan akademik tertinggi.

Setelah mendapat sertifikasi, artinya dosen PNS maupun non-PNS sudah diakui sebagai dosen yang kompeten dan profesional dan akan mendapat tunjangan dari pemerintah. Bagi dosen PNS besaran tunjangan satu kali gaji pokok, sedangkan dosen non-PNS disesuaikan dengan penyetaraan/inpassing dan masa kerja.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan kerja dari Kemendikbudristek menjalankan tugasnya dalam hal peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit pendidik. Pada 2022 ini, LLDikti Wilayah III mengalokasikan anggaran 90% lebih dari total keseluruhan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk pembayaran tunjangan sertifikasi bagi para Dosen yang tersebar pada Perguruan Tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III.

"Saya memastikan anggaran sekitar Rp320 miliar dapat diproses dan cair setelah dosen-dosen melakukan pelaporan beban kerjanya. Kami selalu berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima untuk pemangku kepentingan, yaitu para dosen dengan akuntabel dan transparan. Apabila terjadi permasalahan teknis, seperti telat menerima tunjangan, dipastikan hal ini dikarenakan kendala dalam hal administratif," kata Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. dalam keterangan yang diterima, Selasa (22/3).

Dalam pembayaran tunjangan sertifikasi pendidik, dijelaskan, terdapat proses dan alur yang harus dilalui. "Jadi tidak semudah lapor, lalu besoknya uang langsung masuk ke rekening" tambahnya.

Proses pelaporan beban kerja dosen (BKD) dilakukan dengan beberapa tahapan proses melalui aplikasi bernama Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) dan aplikasi SIBKD, dimana dosen harus mengisi aplikasi tersebut dan terus berkoordinasi dengan operator kampusnya apabila ada kendala teknis. Laporan BKD harus melalui verifikasi yang dilakukan oleh asesor BKD yang apabila belum sesuai dosen harus merevisi kembali.

Perguruan Tinggi melaporkan BKD para dosen ke LLDikti Wilayah III dengan melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Pimpinan Perguruan Tinggi. Selanjutnya tim Sumber Daya Perguruan Tinggi di LLDikti Wilayah III merekapitulasi laporan BKD Perguruan Tinggi yang apabila kesimpulan pada Laporan BKD belum memenuhi, dosen belum dapat dibayarkan tunjangannya.

Apabila semua syarat telah terpenuhi, jelas Parisyanti, akan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Keputusan (SK) pembayaran. Proses selanjutnya adalah pengajuan Rencana Pencairan Dana (RPD) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu. Hingga akhirnya, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dan tunjangan ditransfer ke rekening para dosen.

"Dalam kasus tertentu, ada yang sudah menerima, ada juga yang belum, biasanya akibat terjadinya retur atau pengembalian dari Bank. Hal ini dikarenakan misalnya ada perubahan nomor rekening atau data status yang belum diupdate pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) nya,” tambah Paris.

Bagi para dosen di Lingkungan LLDikti Wilayah III yang telah lulus Sertifikasi Pendidik Tahun 2021 dan telah melaporkan BKD dengan kesimpulan memenuhi, tunjangannya akan cair pada akhir Maret 2022.

"Bagi para Dosen, teruslah tingkatkan kualitas dan kreatifitasnya dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi untuk terus berkarya dan menghadapi tantangan kedepannya. Tentunya, jangan lupa untuk terus wajib melaporkan BKD nya dengan tepat waktu, terus mengupdate data SISTER maupun PDDIKTInya” tambah Paris. (RO/OL-15)