BAKTI Harus Sediakan Telekomunikasi pada Desa Terkategori Blankspot di Aceh
![BAKTI Harus Sediakan Telekomunikasi pada Desa Terkategori 'Blankspot' di Aceh](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/10/d713e71db0c44138c33f4146976d0fca.jpg)
ANGGOTA Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) agar dapat melakukan strategi penyediaan saluran telekomunikasi dasar khususnya pada area prioritas di Provinsi Aceh, yakni 149 desa yang terkategori blankspot.
Untuk itu, Effendi meminta BAKTI segera menginventarisasi masalah dan masukkannya tabulasi tabel yang nantinya akan dibahas kembali dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Kita dengar dari seluruh Kadis ( Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika) di Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh yang hadir, dimana pembangunan khususnya jaringan internet dan BTS untuk mencapai hasil yang menggembirakan ada beberapa catatan di setiap kabupaten yang masih harus dibenahi, baik oleh BAKTI, oleh pemerintah maupun juga oleh operator lainnya dan itu kita masukkan dalam tabulasi tabel yang kita akan diskusikan nanti dengan pemerintah,” jelas Effendi dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Aceh, Senin (10/10).
Meski demikian, politikus Fraksi PDI-P ini mengapresiasi kinerja BAKTI, yang menurutnya sudah sangat bekerja keras dalam rangka pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses internet di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
“BAKTI luar biasa bekerja, kita apresiasi, mereka melakukan sesuai amanat undang-undang dan amanat dari Presiden Jokowi untuk cover seluruh wilayah Indonesia. Ini jaringannya luar biasa dan kita akan dukung terus BAKTI dengan mitranya bisa melayani seluruh wilayah Indonesia khusus di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)” tambahnya.
Baca juga: Menkominfo Tegaskan Frekuensi 5G di Indonesia Tak Ganggu Penerbangan
Senada dengan Effendi, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyatakan ke kekhawatirannya terhadap 149 desa yang sama sekali tidak memiliki akses telekomunikasi.
Untuk itu ia menekankan agar pemerintah Provinsi Aceh bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk mendata status 3T di 149 desa ini.
“Kalau memang masuk dalam kategori 3T maka harus segera di prioritaskan oleh kemkominfo agar diberi atau diupayakan pemasangan jaringan telepon. Sedangkan yang tidak masuk dari 149 Desa ini maka harus diupayakan agar operator masuk dan melaksanakannya,” tutup politikus Fraksi Partai NasDem ini. (RO/OL-09)
Terkini Lainnya
Ketua KPU Terlibat Kasus Asusila, Puan Maharani : Masalah Serius Harus Dievaluasi
Permasalahan Berulang, Transparansi Pelaksanaan PPDB Harus Ditingkatkan
KPU Tunggu Keppres Pemberhentian Hasyim untuk Tentukan Ketua Definitif
DPR Didorong Gelar Pansus Usut Dugaan Skandal Impor Beras
Formappi: Ruang Sidang DPR Sepi Potret Malasnya Anggota DPR Bekerja
KPK Buka Penyelidikan Kasus Korupsi, Seret Anggota DPR RI dan BPK
Bahas Kerja Sama Ketenagakerjaan, Menaker Ida Fauziyah-Dubes Tiongkok Duduk Bareng
Dua Korporasi Kolaborasi dalam Pengembangan Jaringan Fiber
Menkominfo Minta Putus Akses Internet untuk Judi Online ke Kamboja-Filipina
Minat Konsumen terhadap Produk Premium Meningkat
Starlink Dinilai Bakal Matikan Usaha Penyelenggara Internet Lokal, KPPU: Terlalu Dini
Menkominfo Berdalih Starlink Pacu Operator Lokal untuk Berbenah
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap