visitaaponce.com

Pakar Gunung Api Pertanyakan Sistem Peringatan Dini Saat Erupsi Semeru

Pakar Gunung Api Pertanyakan Sistem Peringatan Dini Saat Erupsi Semeru
ANTARA/Umarul Faru(Anggota TNI melihat jalur aliran lahar dan Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur, Senin (5/12/2022).)

GUNUNG Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur, kembali erupsi pada Minggu (4/12/). Pakar Gunung Api Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Nana Sulaksana, mempertanyakan sistem peringatan dini (early warning system) dalam memantau aktivitas gunung tertinggi di Jawa tersebut.

Dikutip dari Kanal Media Unpad, Prof. Nana menjelaskan, erupsi Gunung Semeru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2021, banjir lahar akibat erupsi Semeru dipicu persentuhan aktivitas vulkanik dengan cuaca ekstrem di wilayah tersebut. “Erupsi kali ini betul-betul proses erupsi akibat naiknya magma,” ujar Prof. Nana, Selasa (6/12).

Kendati demikian, erupsi gunung berapi bukan merupakan peristiwa yang luar biasa. Gunung Semeru sendiri masih berstatus siaga (level 3) sejak 16 Desember 2021. Kenaikan status Semeru menjadi awas (level 4) terjadi pada Minggu (4/12) pukul 12.00 WIB. Padahal, kata Prof. Nana, erupsi Semeru sudah terjadi mulai pukul 03.00 WIB pada Minggu (4/12).

Baca juga: Perpustakaan Nasional Siapkan 3 Juta Konten Kreatif Menuju Transformasi Digital

Baca juga: Buka Pelatihan bagi Perempuan Rentan, Mengayu Raih Pendanaan SIF

“Ini menurut saya adalah masalah. Sebab kehadiran instansi vulkanologi itu justru untuk memberikan peringatan sedini mungkin sebelum letusan terjadi, berdasarkan hasil pengamatan pemantauan melalui pos pengamatan yang ada,” jelasnya.

Karena itu, Prof. Nana mempertanyakan optimalisasi sistem peringatan dini sebelum erupsi Semeru terjadi. Sistem peringatan dini sebaiknya dikeluarkan sedini mungkin sebelum erupsi terjadi sampai ke masyarakat, sehingga proses evakuasi lebih cepat dilakukan.

Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Unpad itu melanjutkan, apakah setiap daerah sudah diberikan otonomi dalam mengurus pemantauan kegunungapian. Otonomi ini diperlukan agar penyampaian informasi peringatan dini ke masyarakat akan menjadi lebih cepat.

“Sebagai contoh kita lihat penaikan status itu gunungapi kan itu oleh instansi pusat. Kan artinya itu ada rentang birokrasi laporan dari pos pengamatan yang notabene ada di daerah ada disekitar Semeru, lapor ke kepala vulkanologi terus ke atas lagi ke Badan Geologi, itu terlalu jauh,” kritiknya.

Sistem peringatan dini yang optimal juga perlu didukung oleh sarana dan sumber daya manusia, seperti ketersediaan pos dan peralatan pengamatan, hingga dukung ahli vulkanologi yang secara spesifik mengetahui seluk beluk karakter dari satu gunung berapi dan mau bekerja di wilayah pengamatan. “Dulu mungkin sekolah geologi belum banyak, sekarang sudah puluhan program studi teknik geologi menyebar di Indonesia,” sambungnya.

Selain sistem peringatan dini yang harus optimal, Prof. Nana juga mendorong adanya peta detail mengenai aliran lahar. Adanya material erupsi menumpuk di tubuh gunung berapi yang berupa endapan awan panas, ditambah dengan cuaca ekstrem sangat rentan terjadi luapan lahar panas maupun dingin. “Pemetaan potensi lahar panas dan dingin harus selalu di-update,” pungkasnya.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat