visitaaponce.com

STUNTING masih menjadi persoalan nasional. Berdasarkan SSGI 2021, tingkat prevalensi stunting secara nasional adalah 24,4 persen. Jumlah ini masih di atas ambang batas Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan prevalensi stunting di bawah 20 persen.

Melalui upaya percepatan penurunan stunting, Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024.

Menanggapi persoalan tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah bekerja sama dengan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia dari aspek pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 

Sebagai upaya kolaboratif, Kepala BPIP Yudian Wahyudi turut hadir dalam Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang membahas strategi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta program percepatan penurunan stunting tahun 2023 di auditorium kantor BKKBN Pusat di Jakarta, Rabu (25/1).

Yudian mendukung penuh program percepatan penurunan stunting dengan memberdayakan Purnapaskibraka Duta Pancasila untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat di seluruh Indonesia. 

“Stunting itu tidak pancasilais. Nah, kami memasukan nilai-nilai Pancasila sebagai programnya BKKBN berupa kolaborasi di lapangan dengan para kader, yakni mereka Purnapaskibraka Duta Pancasila yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya. 

Purnapaskibraka Duta Pancasila dikatakan Yudian akan diberdayakan untuk membantu menyosialisasikan kepada para generasi muda, khususnya milenial tentang stunting dan pencegahannya. 

Baca juga : BPIP Ajak DPRD Bandung Amalkan Pancasila dalam Tindakan 

“Upaya itu sebagai bentuk aktualiasai nilai-nilai Pancasila yang perlu juga digerakkan bersama-sama dalam menyongsong target penurunan stunting di tahun 2024," jelasnya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengapresiasi BPIP terkait dengan upaya gotong royong dalam program kolaborasi Ayah Asuh sebagai pengejawantahan Pancasila dalam tindakan. Gotong royong dan pendekatan pentahelix bersama stakeholders dalam percepatan penurunan stunting menurut Hasto akan lebih diperkuat dalam strategi di tahun 2023, termasuk dengan BPIP.

“Terima kasih kepada BPIP, kita akan me-launching Pancasila In Action dalam bentuk menjadi Bapak Asuh anak stunting untuk membantu pemecahan permasalahan stunting di Indonesia," ujar Hasto.

Dalam Rakernas yang dibuka secara langsung Presiden Joko Widodo itu sekaligus diumumkan hasil pengukuran prevalensi stunting di seluruh Indonesia berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2020-2024, ditetapkan visi BKKBN yaitu “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan SSGI 2021, tingkat prevalensi stunting secara nasional adalah 24,4 persen. Jumlah ini masih di atas ambang batas Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan prevalensi stunting di bawah 20 persen. Melalui upaya percepatan penurunan stunting, Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada 2024. Berdasarkan SSGI 2021, terdapat 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. (RO/OL-7)