visitaaponce.com

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji potensi karbon biru untuk mempercepat target penurunan emisi gas rumah kaca.

Istilah 'ekosistem blue carbon' mengacu kepada tiga tipe habitat vegetasi di perairan pantai, yaitu mangrove, salt marshes atau daerah pasang surut perairan asin, dan padang lamun, serta peran keseluruhan tipe ekosistem tersebut di dalam putaran karbon dunia.

"Blue carbon ini sedang dieksplor. Ketika kita bicara tentang karbon, karbon itu harus dilihat sebagai indikator akhir ukuran bahwa lingkungan itu bak atau tata kelola baik. Jadi untuk perbaikan ini ada di seluruh elemen tata kelolanya," kata Siti dalam acara Seminar Ekosistem Karbon Biru di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Nantinya, kajian itu akan menjadi hasil agar karbon biru masuk dalam penghitungan taarget pengurangan emisi gas rumah kaca dalam dokumen nationally determined contribution (NDC). Seperti diketahui, secara nasional Enhanced NDC berisi tentang peningkatan target penurunan emisi Indonesia dari 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan negara sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional.

"Kita bedah dulu apa itu ekosistemnya, apa itu ekosistem pesisir, mana yang status hutan, mana yang punya masyarakat, Saya sih berharap akhir tahun sudah selesai supaya ke depan yang ngurus lebih mudah," beber dia.

Dalam menguatkan dan menjaga ekosistem karbon biru, pemerintah sendiri terus mengembangkan langkah bersama pemda, terutama dalam empat aspek. Pertama, perencanaan ruang wilayah dengan prinsip konservasi, pembangunan berbasis kepulauan berbasis masyarakat

Kedua, penataan pengembangan wilayah dengan identifikasi key problems, penataran ruang, cluster pengembangan, daya dukung berbasi sumberdaya. Ketiga, pengembangan ekonomi dan sosial budaya dengan rencana wilayah dan penggunaan lahan melalui program investasi, kualitas sumberdaya manusia, pelayanan dan akses informasi bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders), memperkuat format-format kearifan lokal untuk mengatasi kerentanan fisik wilayah kepulauan (kecil) dan secara khusus menjaga biodiversity yang sangat rentan hilang

"Dan keempat, pembangunan infrastruktur atas dasar manfaat sosial ekonomi, sarana transportasi dan komunikasi serta fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan," kata siti.

"Dengan perkembangan pengaturan tentang nilai ekonomi karbon, untuk studi ekosistem karbon biru kiranya terus menerus dilakukan update berdasarkan situasi yang berkembang sangat dinamis dimana rangkaian kebijakan sedang terus dimatangkan sambil pelaksanaan berjalan mengingat bahwa tentang carbon pricing telah berlangsung di Indonesia sejak sekitar tahun 2011. Kami menyambut baik dan mendukung untuk kita terus berupaya mencapai carbon governance, dan untuk etika dan keadilan iklim," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pihaknya telah membuat sejumlah program untuk memperkuat ekosistem karbon biru.

"Salah satunya yang paling utama ialah perluasan wilayah konservasi. Jadi tujuan daripada karbon biru adalah bagaimana dapat menjaga produksi pemijakan alam agar oksigennya tetap bersih dan baik," ucapnya.

CEO indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Achmad Santosa memberikan catatan, dalam mengembangkan ekosistem karbon boru, ada sejumlah hal yang perlu dikaji. Mulai dari aspek hukum dan kebijakan, kelembagaan hingga peran serta masyarakat dan pembiayaan dari karbon biru.

"Jadi beberapa hal itu yang kita tekankan. Dan sebetulnya tujuan dari kajian itu karena memang kalau bicara karbon biru, aspek sains-nya sudah clear. Yang kedua adalah aspek soal keuangan atau pendanaan itu banyak sekali sekarang sedang dikaji, dan aspek governance tidak terlalu banyak. Karenanya kita ingin memberikan masukan kepada KLHK, BRGM dan KKP untuk memperkuat aspek-aspek ini," pungkasnya. (H-2)