Tantangan Digitalisasi dan Konten Berkualitas Jadi Tantangan dalam Kemerdekaan Pers
![Tantangan Digitalisasi dan Konten Berkualitas Jadi Tantangan dalam Kemerdekaan Pers](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/bb4fda8c8d1d08240a8b404796135ba6.jpg)
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres mengungkapkan nasib kebebasan pers di ujung tanduk. Padahal, menurutnya demokrasi dan kebebasan umat manusia bergantung pada pers.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, saat ini perusahaan pers tengah berhadapan dengan dominasi platform digital global dalam distribusi konten. Hal ini dikatakan menjadi tantangan besar yang harus dapat dilalui.
"Sungguh merupakan tantangan besar untuk menjaga kemerdekaan pers, manakala banyak perusahaan pers justru dependent dan tidak berdaya berhadapan dengan platform digital," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (3/5).
Baca juga : Kebebasan Pers di Seluruh Dunia Menurun, Jurnalis kerap Menjadi Sasaran Kekerasan
Lebih lanjut, digitalisasi yang sedemikian masif, menurut Ninik juga masih menjadi tantangan yang dapat melumpuhkan jurnalisme berkualitas. Pasalnya bagi media siber kebanyakan, jurnalisme berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah.
"Maka, media siber harus menahan diri untuk tidak terjebak pada klikbait atau terseret arus pasar yang menggadaikan kualitas demi menambah pendapatan yang dikonversi dari jumlah klik," tegas Ninik.
Baca juga : Kebebasan Pers Tengah Diserang
Dalam hal ini, dia menekankan, independensi adalah kunci, termasuk independen dari dominasi platform digital yang menilai jumlah klik lebih berharga untuk dikonversi sebagai penghasilan ketimbang akurasi.
Menurutnya, kemerdekaan pers bukan hanya menghendaki situasi terbebasnya wartawan dan perusahaan pers dari kekerasan dan ancaman kekerasan. Kemerdekaan pers juga harus dimaknai terpenuhinya situasi independensi dan kemandirian perusahaan pers agar tetap mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.
"Jurnalisme berkualitas dan kemerdekaan pers menghadapi tantangan yang luar biasa. Terganggunya kemerdekaan pers, akan memperlamban bahkan mematikan demokrasi. Oleh karena itu multistakehoders harus terlibat. Tidak hanya jurnalis dan perusahaan media, tetapi juga pemerintah, unsur swasta, bahkan individu-individu yang harus ikut membangun ekosistem kemerdekaan pers," tandasnya. (Z-5)
Terkini Lainnya
Mengapa KPI Dorong Revisi UU Penyiaran?
Wartawan di Bali Kompak Tolak Revisi UU Penyiaran
Jurnalis Jember Tolak Revisi UU Penyiaran yang Ancam Kebebasan Pers
Gus Imin: Revisi UU Penyiaran Harus Serap Aspirasi Masyakarat dan Insan Media
RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi
Draf Revisi UU Penyiaran Berangus Pengawasan oleh Pers
TNI Buka Suara Soal Dugaan Anggota Terlibat Kebakaran Rumah Wartawan
Dewan Pers Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas
AJI Jakarta Kecam Tindakan Doxing Terhadap Jurnalis
Perusahaan Pers Didorong Segera Bentuk Tim Satgas PPKS
Dewan Pers Anjurkan Perusahaan Media Bentuk Satgas PPKS, Lindungi Jurnalis dari Kekerasan Seksual
Kuasa Hukum Sebut Kasus Hasto Kristiyanto Harus Diselesaikan lewat Dewan Pers
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap