visitaaponce.com

MASIH banyak anggapan di masyarakat bahwa untuk mengentaskan permasalahan stunting di Indonesia diperlukan upaya revolusi pangan dan gizi di masyarakat tidak sepenuhnya benar. Menurut Chief Operating Officer 1000 Days Fund dr. Rindang Asmara, permasalahan stunting jauh lebih luas dari kekurangan gizi pada anak dan membutuhkan upaya menyeluruh dan keberlanjutan.

Rindang yang mengaku telah membangun 1000 Days Fund selama lima tahun terakhir menemukan bahwa tingginya masalah lingkungan seperti sanitasi dan masalah sosial seperti mitos setempat turut berpengaruh pada tingginya angka stunting di sebuah daerah. Kader posyandu dapat menjadi agen pendidikan literasi kesehatan masyarakat dan punya peran krusial dalam mengatasi stunting, terutama di desa.

“Di sinilah peran kader posyandu menjadi penting. Karena mereka tinggal di situ, mereka paham betul situasi masyarakat setempat. Mereka mengerti konteks-konteks lokal dan kondisi keluarga. Sehingga mereka bisa mendampingi sang pengasuh anak (orang tua),” jelas  Rindang pada pertemuan dengan wartawan, di Jakarta Kamis (22/6).

Sayangnya, pentingnya peran kader posyandu tidak sebanding dengan kualitas kompetensi yang mereka miliki. Data Litbang Kemenkes tahun 2019 mengungkapkan 90% dari total 1,5 juta kader posyandu di Indonesia tidak terlatih.

Padahal, lebih dari 66% penduduk Indonesia bergantung pada posyandu untuk intervensi 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Kader posyandu dapat membantu para ibu untuk mengoptimalkan perkembangan bayinya selama 1000 HPK melalui pendampingan dan konseling kesehatan ibu dan anak.

Pada kesempatan yang sama, konsultan kesehatan masyarakat dr. Samuel Josafat Olam mengatakan, meski saat ini pemerintah telah menelurkan gagasan dan program, namun masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas para kader posyandu.

“Pemerintah sudah menyadari masalah ini. Beberapa tahun ini sudah ada fokus untuk meningkatkan kapasitas kader. Ada Peraturan Menkes terkait Kesehatan Berbasis Masyarakat yang di dalamnya mengatur tentang kader posyandu, tapi belum sampai profesionalisasi," ujarnya. Yang sekarang perlu dilakukan adalah membuat kompetensi kader. Tapi ini masih perlu dikaji, karena berdasarkan temuan di lapangan, pelatihan saja dirasa tidak cukup. Perlu transport, pengawasan, kepastian durasi pengabdian, dan pengupahan.

Menurut Samuel investasi SDM harus terus menerus dilakukan, tidak bisa hanya sesekali. Makanya, gerakan skala kecil seperti ini perlu di-scale up ke level kebijakan agar ada payung hukum yang memastikan anggaran pemerintah disalurkan untuk melatih kader secara terus menerus..

Konteks Lokal

Sebagai orang yang tinggal bersama dan berbaur dengan masyarakat setempat, kader posyandu memiliki peran penting untuk meluruskan berbagai kebiasaan masyarakat setempat terkait kesehatan yang terkadang keliru. Faktor kepercayaan diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mempelajari perilaku kesehatan.

“Trust itu dibangun dari tiga hal: credibility, liability, dan intimacy. Intimacy ini yang enggak bisa dibeli. Karena seorang kader tinggal bersama para warga, mereka paham cara berpikirnya dan bisa bicara dengan dialek lokal. Ketika ada tenaga kesehatan darang ke daerah mereka, mereka anggap itu orang asing," imbuh Samuel.

Rindang menambahkan ke depannya bersama 1000 Days Fund berencana untuk terus mendorong peningkatan kapasitas kader posyandu, yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan literasi kesehatan.“Melalui strategi pelatihan kader posyandu, kami melihat korelasi yang positif antara peningkatan kapasitas kader dengan penurunan angka stunting,” ujarnya.

Kader posyandu yang terampil dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam melakukan intervensi sejak masa kehamilan hingga 1.000 HPK.  Menurut Rindang 25 standar kompetensi kader posyandu dari pemerintah itu sudah bagus. "Satu jalan agar semua skill dan pengetahuan kader terstandardisasi. Setelah menyelesaikan standardisasi, nanti mereka akan dianggap mampu melakukan konseling kesehatan,” pungkasnya.(H-1)