visitaaponce.com

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan 78 tahun setelah Indonesia merdeka, ternyata kualitas pendidikan yang ada saat ini masih melahirkan generasi dengan mentalitas terjajah.

Meski secara fisik masyarakat Indonesia telah merdeka, tetapi sebagai manusia yang merdeka masih harus dipertanyakan. “Pendidikan kita masih melahirkan generasi yang ikut, nurut, manut dan membebek. Itu adalah prototipe yang diciptakan sistem sekolah kita,” ujar Ubaid kepada Media Indonesia, Kamis (17/8).

Koordinator Nasional JPPI itu juga menyayangkan hilangnya isu pendidikan dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di HUT RI tahun ini. Dia mempertanyakan apakah memang pendidikan bukan sektor yang penting bagi pemerintah kita.

Baca juga : Arya Noble Group Komitmen Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak

Jangan-jangan, Ubaid menduga karena memang belum ada kemajuan pesat yang bisa dibanggakan di sektor ini. Bahkan, program merdeka belajar yang sudah diluncurkan dalam beberapa episode, menurut JPPI, belum mampu membentuk manusia merdeka seperti yang dicita-citakan.

Baca juga : Sepotong Baju Antarkan Siswi SMKN 4 Kota Jambi ke Istana

“Presiden kita ini aneh, katanya revolusi mental, tapi masih saja menjadikan pendidikan sebagai sektor pinggiran dan pelengkap penderita saja. Akibatnya, tidak ada prestasi apa-apa dan tidak ada perubahan mentalitas orang Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini,” kata Ubaid.

Selama ini, Ubaid menilai sekolah di Indonesia masih banyak melahirkan mentalitas kaum terjajah dan menjadi budak-budak korporasi yang sama sekali tidak punya jiwa merdeka.

“Di level sekolah saja ini sudah jamak terjadi. Memprotes pungli di sekolah nggak ada yang berani. Memprotes jual beli bangku saat PPDB, mana ada guru atau orang tua yang berani. Kebobrokan praktik-praktik koruptif di sekolah juga hanya diamini secara diam-diam tanpa ada kemerdekaan untuk bisa melakukan perlawanan,” tegas dia.

Melihat situasi pendidikan di Indonesia yang masih amat menyedihkan, Ubaid melalui JPPI mengusulkan pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh. Dia menilai perlu ada kesepakatan bersama soal peta jalan pendidikan ke depan.

Perlu diketahui, hingga kini pendidikan di Indonesia masih belum punya peta jalan yang jelas. Setiap kali ganti menteri pendidikan, maka kebijakan yang ada diganti dengan yang baru.

“Sudah menjadi rahasia umum. Ini bahaya. Arah pendidikan kita tidak jelas jadinya. Peta jalan yang dulu pernah digagas oleh kemendikbud ternyata layu sebelum berkembang dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Mestinya, peta jalan itu kembali kita memperdebatkan lalu kita sepakati bersama sebagai satu acuan arah pendidikan nasional,” tutur Ubaid.

Dia juga menyarankan agar pemerintah menyetop agenda liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Agenda ini akan membonsai dan membatasi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengeksklusi rakyat miskin yang tak terpelajar.

Ia mengatakan pendidikan semestinya untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Liberalisasi pendidikan hanya akan memberikan karpet merah kepada kuasa modal. Ia mengingatkan agar jangan menggadaikan kedaulatan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

“Pendidikan kita sekarang digadaikan dengan kuasa modal dalam kedaulatan pasar yang diatur oleh sektor swasta (privatisasi). Pendidikan harus menjadi kewajiban pemerintah untuk melayani dan membiayai. Selain itu, buka juga seluas-luasnya ruang kemerdekaan untuk bersuara di lembaga pendidikan. Sikap saling menghormati harus dikembangkan di lembaga pendidikan. Tapi janganlah sikap ini kemudian menjadi penyumbat nalar kritis dan suara-suara yang berbeda,” jelas Ubaid.

“Kita belum punya tradisi dan sistem yang kuat untuk bisa menghargai dan merayakan perbedaan suara di sekolah. Hal ini membuat mindset atau mental model membebek berkembang di sekolah. Ini harus dibongkar. Jadi, berikanlah ruang kebebasan kepada guru, peserta didik, dan orang tua untuk bisa bebas bersuara dan mengekspresikan dengan lantang sebagai bagian dari proses pendidikan bersama,” pungkasnya.

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji turut mengingatkan agar anggaran pendidikan perlu dimaksimalkan untuk pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Pasalnya, ia menyayangkan postur anggaran pendidikan dalam APBN 2023 belum memberikan perubahan yang signifikan bagi generasi bangsa Indonesia.

Sebab itu, dirinya bersama dengan Komisi X DPR menegaskan akan mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya, terkait infrastruktur sekolah dan sistem zonasi.

"Di negeri kita sendiri ya, pemerataan (pendidikan) memang masih problem, karena memang kebijakannya belum mengakomodir. Jika ada masalah infrastruktur, sebenarnya bisa diintervensi dengan anggaran. Jangan hanya mengandalkan sekolah yang sudah hebat," kata Nuroji.

Diketahui, APBN tahun 2023 untuk sektor pendidikan dialokasikan sebesar Rp612,2 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat melalui Kemendikbud Ristek menggunakan untuk belanja sebesar Rp237,1 triliun.

Secara rinci, anggaran tersebut digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kepada 994,3 ribu mahasiswa. Selain itu, ada tunjangan profesi guru untuk 553,5 ribu guru nonPNS.

Sementara itu, alokasi transfer daerah Rp305,6 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 43,7 juta siswa, ada juga Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada 6,2 juta siswa, dan BOP Pendidikan kesetaraan untuk 806 ribu peserta didik. Sisanya, Rp69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan.

"Ke depannya, kami ingin marwah pendidikan harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar Kita seperti pada pasal 28C yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan," tandasnya. (Z-8)