visitaaponce.com

AHLI waris dari pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) Biro Umum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerima santunan kematian dan beasiswa pendidikan sebesar Rp 434 juta.

Acara penyerahan santunan dan beasiswa yang berlangsung di Kantor Kemendikbudristek Jakarta, Senin (18/9).

Acara penyerahan santunan kematian dan beasiswa dilakukan  Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Sekjen Kemendikbudristek Suharti.

Baca juga: RS Siloam Agora Raih Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Mangga Dua

“Kami hadir mendampingi Ibu Suharti menyerahkan santunan kepada ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar pada PPNPN Biro Umum Kemendikbudristek, ahli waris mendapatkan jaminan sosial berupa santunan program JKK meninggal dunia, JHT serta manfaat beasiswa pendidikan anak hingga sarjana," jelas Zainudin.

"Ini tugas kami BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan keluarga dari peserta mendapatkan haknya,” katanya.

Zainudin mengatakan santunan tersebut merupakan bukti hadirnya negara memberikan kepastian hak jaminan sosial kepada seluruh pekerja di Tanah Air, baik pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah permasuk para pegawai non-ASN atau PPNPN.

Baca juga: Menko PMK Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada Rektor ITBM Polewali Mandar

Ia menambahkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) yang sangat bermanfaat ini perlu dioptimalkan bersama untuk memastikan seluruh guru, dosen dan tenaga kependidikan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Masih Banyak Tenaga Pendidik Belum Jadi Peserta Jamsostek

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, masih banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta serta sekolah-sekolah belum mendaftarkan guru, dosen dan tenaga kependidikan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya Suharti menyampaikan ucapan terima kasih atas santunan yang diserahkan kepada pegawai di lingkungan Kemendikbudristek.

“Terima kasih untuk BPJS Ketenagakerjaan yang sudah membantu seluruh administrasi sehingga santunan bisa diberikan sesegera mungkin," jelasnya.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BTN Sosialisasikan Cara Pekerja Miliki Rumah

"Semoga apa yang sudah ditinggalkan bisa membantu meringankan beban Bu Yana (ahli waris) utamanya untuk membesarkan anak anak, memastikan kedua buah hati ini melanjutkan pendidikan," terang Suharti.

"Kita pastikan masa depan mereka tetap gemilang tanpa ada bapak di sisi mereka. Dan hari ini, ini adalah salah satu bukti bahwa kita semua memang perlu memastikan semua staf kita terlindungi,” ungkap Suharti.

 Suharti menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mendaftarkan seluruh pegawai non-ASN dan PPNPN di wilayah kerjanya ke dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jadi pesan saya kepada semua nanti tolong koordinasi pada BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan jangan sampai ada karyawan atau pegawai Kemendikbudristek yang belum terlindungi dari semua hak-haknya," kata Suharti.

Baca juga: Peringati Harpelnas, BPJS Ketenagakerjaan Kunjungi Pekerja Disabilitas

"Pak Menteri juga sudah menerbitkan Surat Edaran. Saya juga sudah mengeluarkan Surat Edaran. Kita tidak hanya ingin pegawai yang ada di pusat saja yang mendapatkan perlindungan, tetapi juga mereka yang ada di daerah dan Perguruan Tinggi,” tambahnya.

Menutup kegiatan tersebut, Zainudin kembali mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah menjalankan mandat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Perlindungan Jamsostek.

Kerja Keras Bebas Cemas

Sementara itu, hal senada disampaikan Kepala Kantor Cabang Plaza BPJamsostek, Suhuri, yang mengatakan semua pekerjaan memiliki risiko dan perlu memiliki program perlindungan sosial.

"Tenaga pendidik baik guru dan dosen juga dianjurkan untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki banyak manfaat," kata Suhuri dalam keterangan, Rabu (20/9).

“Seperti kampanye kami “Kerja Keras Bebas Cemas”, kembali saya mengajak seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan," ucap Suhuri.

"Dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan keras, dengan optimal, seluruh kecemasan kekhawatiran akan risiko bisa dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,”  tutur Suhuri. (RO/S-4)