visitaaponce.com

OKU Timur Raih Penghargaan atas Upaya Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem

OKU Timur Raih Penghargaan atas Upaya Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem
Bupati OKU Timur Lanosin terima penghargaan atas keberhasilan turunkan angka kemiskinan ekstrem.(Istimewa)

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur memperoleh penghargaan Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. OKU Timur dianggap sebagai salah satu daerah yang berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Bupati OKU Timur, Lanosin, mengaku sangat bersyukur atas raihan prestasi tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh jajarannya yang telah berjuang bersama hingga akhirnya OKU Timur masuk ke 80 kabupaten/kota terbaik se-Indonesia dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.

"Alhamdulillah, hari ini kita menerima piagam penghargaan mengenai kinerja Kabupaten OKU Timur tentang penurunan atau penghapusan kemiskinan ekstrem," tutur Lanosin.

Baca juga: Tahun Politik Momentum Pengentasan Kemiskinan Nol Persen

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/2023, daerah yang berprestasi diberi penghargaan berupa insnetif fiskal. Adapun, nilai yang diperoleh OKU Timur ialah Rp5,5 miliar.

"Untuk penggunaan, nanti akan disalurkan sesuai dengan ketentuan. Penggunaan dana ini sudah diatur dan ada petunjuk pelaksanaannya," jelas dia.

Baca juga: Wapres : Penurunan Angka Stunting Libatkan Kader Posyandu hingga Pengusaha

Lanosin berharap penghargaan tersebut dapat memacu semangat dan motivasi yang lebih tinggi lagi bagi dirinya dan seluruh jajaran di kabupaten untuk terus menekan angka kemiskinan ekstrem.

Adapun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemberian insentif fiskan adalah salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah pusat untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Ia mengingatkan bahwa Indonesia menargetkan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2024. Namun berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional per maret 2023 masih di angka 9,36%. Sementara target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5% hingga 7,5%.

"Untuk itu perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah" tandas Ma'ruf. (RO/Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat