visitaaponce.com

   INDONESIA menunjukkan bahwa dukungan dana yang diberikan oleh dunia internasional digunakan secara efisien untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu pendanaan yang masuk ke Indonesia ialah perjanjian kontribusi antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Norwegia sebesar US$56 juta. Hal itu merupakan kontribusi berbasis hasil pertama pada 2022 untuk pengurangan emisi yang terverifikasi dari deforestasi dan degradasi hutan sebesar 11,2 juta ton CO2 ekuivalen untuk kinerja Indonesia pada 2016-2017.

   “Kita penting menunjukkan kepada internasional bahwa kita kerjanya berbobot dan gak main-main. Bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengurai masalah, bagaimana memformulasikan menjadi aksi,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam acara agenda pertemuan result based contribution 1 dengan Norway di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (22/2).

   Seperti diketahui, dalam kerja sama berbasis kontribusi antara Indonesia dan Norwegia, hingga saat ini sudah ada sebanyak US$156 juta yang terdiri dari tiga tahap. Adapun, pendanaan tahap keempat tengah dibahas lebih lanjut. Menurut Siti, dengan reputasi Indonesia yang telah berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hingga berbuah hasil penurunan emisi gas rumah kaca, akan ada banyak pendanaan yang masuk ke Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja di bidang lingkungan hidup. Bukan hanya pembayaran berbasis kinerja seperti kerja sama antara Indonesia dan Norwegia, tapi pendanaan juga bisa masuk dari brbagai skema .

Baca juga : Menteri LHK Bertemu Dubes Norwegia Proses Kontribusi Berbasis Hasil Tahap Keempat

   “Yang paling penting itu desain implementasi dan praktiknya seperti apa, gak gampang loh menyiapkannya. Tapi ini akan terus berkembang dan berkembang. Dan ya, mari kita bereskan saja. Karbon itu kan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ucap Siti.

   Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol mengungkapkan, result based contribution tahap 1 senilai US$56 juta telah teralokasikan untuk rencana kerja dan anggaran dengan rincian ke Ditjen PHL, Ditjen PDASRH, Ditjen PSKL, Ditjen PKTL, Ditjen PPI, Ditjen Penegakan Hukum, BP2 SDM, dan Ditjen KSDAE.

   Di samping itu, ada beberapa pemerintah daerah yang turut disalurkan pendaan tersebut, di antaranya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Baca juga : Menteri LHK dan Presiden IUCN Bahas Kerja Sama Pelestarian Keanekaragaman Hayati

   Lebih lanjut, ada beberapa lembaga swadaya masyarakat juga, yakni Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Yayasan Institut Hijau Indonesia, Yayasan Paradigma, Yayasan ICEL. Serta sejumlah lembaga perguruan tinggi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, serta himpunan mahasiswa Tree Grower Community IPB University.

   “Selanjutnya sampai saat ini kami telah menerima proposal-proposal usulan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian target Indonesia;s FOLU Net Sink 2030, baik dari pemerintah pusat, pemda, maupun untuk masyarakat untuk kami tindaklanjuti,” ucap Hanif

   Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengungkapkan, pihaknya melihat betul keseriusan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan deforestasi. Hal itu yang membuatnya percaya bahwa Indonesia bisa mengelola pendanaan yang diberikan dari dunia internasional secara efisien untuk hasil yang lebih maksimal demi mencapai target FOLU Net Sink 2030.

   “Kita melihat bahwa Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan untuk pengelolaan pendanaan tersebut. Dan kami melihat bahwa pendanaan tersebut digunakan secara baik untuk mencapai target Folu Net Sink 2030,” ucap Giverin. (H-1)