visitaaponce.com

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden International Union for Conservation of Nature (IUCN) Razan Al Mubarak yang juga merupakan UN Climate Change High Level Champion for COP28 Presidency Team, sekaligus Chairman of Environment Agency  of Abu Dhabi.

Pertemuan dilakukan pad Kamis petang (1/2/2024) ini untuk membahas isu terkait pelestarian alam dan keanekaragaman hayati serta kolaborasi dalam Mangrove Alliance for Climate (MAC).

Pertemuan membahas sejumlah hal di antaranya rencana kerja implementasi hasil COP28 “UAE Consensus” dengan agenda aksi yang ambisius dan inklusif.

Baca juga : Delegasi RI Siapkan Diri untuk Perundingan di Konferensi Iklim Dunia

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa dalam Presidency UAE COP28 juga telah dihasilkan 11 pledges and declarations on food system, health, serta renewable energy and efficiency.

Pertemuan tingkat tinggi iklim tersebut juga menghasilkan inisiatif untuk dekarbonisasi heavy emitting industries. 

Kemudian, Menteri Siti menjelaskan kerja implementasi hasil COP UNFCCC yang sudah dilaksanakan secara intensif sejak COP26 Glasgow terkait agenda Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 .

Baca juga : Dua Pemuda Indonesia Paparkan Transisi Energi pada Forum COP28 di Dubai, UEA

Indonesia, menurut Menteri Siti, telah menerbitkan dokumen resmi pemerintah melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Operational Plan pada Maret 2022.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan target-target iklim dalam FOLU Net Sink 2030, dengan estimasi sebesar USD 14.5 miliar, yang hingga saat ini terutama tergantung pada Indonesia’s own State Budget," ujarnya.

Menteri Siti menyatakan Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian penurunan emisi, di atas target penurunan emisi yang dicantumkan dalam NDC Indonesia.

Baca juga : Jokowi Bakal Sampaikan National Statement hingga Jajaki Kerja Sama di COP28

Mengenai achievements Indonesia dalam hal penurunan emisi yang bersumber dari deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia telah menerima Results-Based Contributions dari Norwegia, GCF, FCPF dan BioCF dengan nilai tidak kurang dari USD 400 juta, ini yang tercatat hingga akhir 2023.

Nilai ini akan mencapai hingga di atas USD 500 juta di tahun 2024/2025. 

Selanjutnya, Menteri Siti menjelaskan tentang tata kelola karbon di Indonesia, termasuk mekanisme perdagangan karbon melalui Bursa Karbon Indonesia yang sudah mulai aktif, meski belum terlalu dinamis sebagaimana yang diharapkan.

Baca juga : Indonesia Fokus Penurunan Emisi di Bidang Energi Baru Terbarukan di COP28

Dalam hal ini, Pemerintah sudah menyiapkan segala peraturan untuk dapat menjamin bisnis karbon yang legal, transparan, dan berintegritas memenuhi kaidah-kaidah tata kelola karbon atau carbon governance. 

Pertemuan kali ini juga membahas kerjasama mangrove antara RI dan UAE. Menteri Siti mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kerja sama mangrove dengan Jepang dan Jerman, serta akan menyusul Korea dan lain-lain, termasuk tentang rencana World Mangrove Centre Bali Grand Forest Park di Bali.

Pemerintah Indonesia menetapkan Bali sebagai lokasi World Mangrove Centre dengan segala variasi kegiatan dan kepentingan global. 

Baca juga : COP-28 Berakhir, Negara Maju Mangkir 

Pentingnya Pendanaan Iklim

Pada kesempatan tersebut, Razan Al Mubarak menggarisbawahi bahwa pentingnya pendanaan iklim (climate finance) seperti yang dijanjikan negara maju dalam mendukung pencapaian agenda utama penurunan emisi global, termasuk di Indonesia melalui implementasi kebijakan FOLU Net Sink 2030.

Ia juga mengajak dan meminta Indonesia untuk bersama negara-negara anggota UNFCCC untuk mengimplementasikan hasil COP28 secara nyata dan lebih luas lagi dengan pengembangan bersama South-South Cooperation. 

Baca juga : Norwegia Bayarkan US$100 untuk FOLU Net Sink Indonesia

Razan Al Mubarak menyampaikan apresiasi dan kekagumannya atas kerja operasional yang sistematis melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang meliputi sustainable forest management; penguatan carbon governance, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi hutan dan satwa liar, perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut serta penanganan isu-isu masyarakat adat.

Saat ini, kerangka kerja rinci Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga sudah dibangun untuk daerah-daerah.

Selain itu, sudah disiapkan manual kerja untuk antara lain tata kelola gambut, perhutanan sosial, pengelolaan  hutan lestari, reduced impact logging, kemitraan konservasi, dan lain-lain

Baca juga : KLHK Bahas Metode Perhitungan Emisi dan Pengurangan GRK Lahan Gambut

Razan Al Mubarak memberikan atensi khusus pada perhutanan sosial, yang dinilainya sebagai kebijakan penting Indonesia memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Razan Al Mubarak mengapresiasi capaian-capaian agenda perhutanan sosial Indonesia. Menteri Siti menyambut baik usulan untuk membangun kerja bersama IUCN tersebut.

Untuk itu, ia mengundang Razan untuk kerja lapangan bersama ke hutan Sumatera dan Kalimantan, terutama untuk perlindungan flagship species, seperti Harimau Sumatra, badak, gajah dan orangutan, termasuk Orangutan Tapanuli dan Orangutan Kalimantan, serta Badak Jawa. 

Baca juga : Kritik pada Kesepakatan Rancangan Iklim COP28 yang Kurang Komitmen Penghentian Bahan Bakar Fosil

"Terima kasih atas pertemuan dan diskusi yang sangat berkesan, dalam kunjungan kerja untuk pertama kalinya ke Indonesia. Sampai bertemu dalam kerja lapangan bersama untuk Indonesian wildlife” ungkap Menteri Siti menutup diskusinya bersama Razan Al Mubarak. (RO/S-4)