visitaaponce.com

DIREKTUR Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Supriyadi mengucapkan terima kasih kepada peserta Musrenbang atas pemikiran dan komitmen mereka yang selanjutnya tertuang dalam pakta Integritas. 

Hal itu disampaikan Dirjen pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Nasional 2024 di Jakarta. 

“Saya berterima kasih atas pemikiran dan juga komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen dan telah ditandatangani bersama sebagai bagian kontrak kerja kita atas amanah yang diberikan kepada kita,” ungkap Supriyadi, Kamis (22/2) malam. 

Baca juga : Negara dengan Populasi Umat Buddha Terbanyak di Asia

Supriyadi menambahkan, "Kita bersama-sama menyatukan persepsi kita dalam menghadapi beberapa tantangan yang ada di depan mata kita, khususnya yang berkaitan dengan keumatan umat Buddha di Indonesia." 

Supriyadi juga mengajak, mulai hari ini, selama setahun ke depan, para peserta harus sudah mulai mengubah cara pandang, bahwa sebuah perbedaan yang ada di dalam agama Buddha adalah sebuah kenyataan yang wajib diterima, dihadapi dengan sebaik baiknya, untuk kemudian ditemukan atas nilai kesamaan yang ada di dalamnya.  

“Saya berharap persoalan keumatan tidak lagi disekat-sekat oleh keberadaan perbedaan-perbedaan. Mari kita peduli atas berbagai persoalan keumatan. Melalui uji publik atas sistem jaring pengamanan dharma (Jaman Dharma), membuat kita dapat mendeteksi atas persoalan keumatan yang terjadi di seluruh Indonesia,” jelasnya. 

Baca juga : Penerbangan Lampion Akhiri Prosesi Waisak di Borobudur

Dengan Jaman Dharma, lanjut Supriyadi, dapat dengan tepat menemukan persoalan dan dengan tepat pula menyelesaikan persoalan bersama-sama. 

Terkait kegiatan keagamaan seperti peringatan Waisak, Dirjen kembali menyampaikan arahan Menteri Agama bahwa tahun ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kehidupan kebersamaan di antara umat Buddha. 

“Kegiatan keagamaan seperti perayaan waisak di setiap provinsi, umat Buddha Indonesia punya semangat yang sama untuk mengedepankan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih untuk dapat diselenggarakan bersama-sama, demikian pula di tingkat nasional,” terangnya. 

Baca juga : Penuh Hikmat, Ribuan Umat Buddha Peringati Waisak di Candi Borobudur

Program Dana Paramita juga menjadi isu strategis pada Musrenbang 2024, Dirjen mengajak kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Bimas Buddha untuk menunaikan kewajibannya  sebagai yang tertuang di dalam dokumen yang telah ditandatangani.

“Mari kita bersama-sama mengeluarkan dana paramita ke lembaga dana yang baik, yang dapat di pertanggungjawabkan, yakni kepada lembaga dana yang telah disyahkan oleh pemerintah, yang terpercaya akuntabilitasnya,” ajak Supriyadi. 

Terkait rencana pemasangan Chattra, Supriyadi mengingatkan kembali, kita semua  berkewajiban untuk menunaikan target yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya berkait dengan pembangunan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang di dalamnya ada Candi Borobudur. 

Baca juga : Jateng Diarahkan Jadi Penumpu Pangan dan Industri Nasional

Dirjen menyebut perlakuan terhadap Candi Borobudur sebagai bagian dari  5 DPSP menjadi sangat berbeda dari 4 Destinasi pariwisata lainnya.  Karena Candi Borobudur dilakukan dengan pendekatan spiritualitas.  

“Pemasangan Chattra adalah pendekatan secara spiritualitas bagi umat Buddha Indonesia dan umat Buddha dunia. Manakala bapak ibu sekalian menemukan berbagai pandangan di masyarakat yang hanya mengedepankan tentang keberadaan atas artefak arheologis semata, maka kita berikan penjelasan  bahwa pendekatan atas pemanfaatan Candi Borobudur sebagai bagian dari 5 destinasi adalah menggabungkan antara pendekatan pengetahuan cagar budaya dan pengetahuan spiritual umat budaya Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Dharmapala Nusantara Kevin Wu menjelaskan program Jaman Dharma  atau jaring pengaman Dharma. 

Menurutnya, program ini sangat dibutuhkan dan relevan dengan kondisi situasi di Indonesia saat ini.

“Sistem ini sebagai gambaran dan banyak digunakan oleh para pemangku kebijakan di teknologi smart city dimana kita pernah ada di Jakarta yaitu KLU, dimana setiap warga bisa melapor dan laporannya bisa ditindak lanjuti dan mereka bisa memantau progress laporan tersebut. Kami berharap Jaman Dharma juga dapat menjadi solusi,” pungkasnya. (RO/Z-1)