visitaaponce.com

KEPALA BKKBN Dokter Hasto, menekankan pentingnya data yang presisi serta penguatan kemitraan terkait penurunan angka kematian ibu dan bayi, usia ideal hamil dan melahirkan. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan pada  Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (14/5). 

“Hari ini jajaran TNI sudah punya pilot project untuk kemudian membuat dapur-dapur umum juga untuk nanti melayani stunting. Saya kira ini strategi yang luar biasa. Saya melihat bahwa rekan-rekan Babinsa banyak yang membantu mengantar makanan dari rumah ke rumah,” ujar Dokter Hasto.

Dokter Hasto menjelaskan, pembangunan berbasis perempuan pada masa bonus demografi dinilai penting untuk menghadapi 'ageing population' di tahun 2035. Ia juga menjelaskan bahwa angka stunting masih menunggu hasil dari sistem elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) karena masih terjadi perbedaan yang signifikan dengan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI).

Baca juga : BKKBN Ungkap Alasan Angka Stunting 2023 Hanya Turun 0,1%

“Hasil survey itu hanya turun 0,1 tetapi laporan dari para Gubernur, Bupati dan Walikota yang didukung laporan oleh para Dandim, Kapolres dan jajarannya itu mendapatkan hasil-hasil dari posyandu angkanya cukup rendah Bahkan ada yang di bawah 10," tambahnya. 

EPPGBM  adalah catatan berbasis masyarakat dan akan direview di Mei dan Juni 2024, diukur ulang tinggi dan berat badan bayi. Sehingga pada Juni akhir nanti hasilnya bisa dipaparkan kembali dan bisa diketahui angka-angka yang ada.

Menurunya, zero angka kematian ibu dan bayi harus diwujudkan. Saat ini di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 189 per 100 ribu kelahiran. NTT, Papua dan Maluku merupakan provinsi dengan AKI yang masih tinggi. 

Baca juga : Pendapatan Orang dengan Stunting Lebih Rendah 22%

“Cita-citanya harus sama dengan para suami, menyamakan visi jangan sampai ada yang meninggal (saat melahirkan),” imbuhnya.

“Kematian bayi relatif lebih sukses dan ini sangat dipengaruhi oleh jarak anak, jumlah anak, usia hamil yang tidak terlalu tua dan terlalu muda,” tambahnya. 

Dokter Hasto menjelaskan bahwa Indonesia memiliki struktur penduduk yang baik lantara jumlah penduduk yang bekerja jauh lebih melimpah daripada yang tidak bekerja. Dependency ratio antara yang bekerja dengan yang bekerja di tahun 2020 bisa mencapai angka 44,33, yang berarti setiap 100 orang bekerja hanya memberi makan  44 orang. 

Baca juga : Penurunan Stunting Kunci Indonesia Emas 2045

Dokter Hasto mengingatkan  bahwa  beban pembangunan akan ada pada ageing population. Dan  populasi yang mengisi ageing population ini adalah orang-orang tua yang tidak produktif. 

Rata-rata pendidikannya 9 tahun di tahun 2035, ekonomi  menengah ke bawah, populasi perempuan lebih banyak dari laki-laki karena usia harapan hidup perempuan lebih lama dari laki-laki.

"Ini fenomena sehingga kemiskinan ekstrim berdasarkan pengalaman saya selalu diwarnai oleh janda-janda tua dan fakir miskin. Ini yang menjadi perhatian kita karena pendidikan rendah dan ekonominya juga rendah," ujar Dokter Hasto.

Baca juga : Turunkan Stunting, Jawa Barat Terapkan Gotong Royong

Ke depan, katanya, kemiskinan ekstrem terdiri dari keluarga yang unmofiable - sulit diubah. Maka, memberdayakan perempuan menjadi hal yang penting. 

“Memberdayakan perempuan punya visi ke depan sehingga ketika ageing population terjadi, semua perempuan yang populasinya lebih banyak  masih produktif dan tidak menjadi beban. Inilah makna dari mengarusutamakan gender. Oleh karena itu pembangunan berbasis perempuan juga sangat bermakna bagi kita,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama Kapusdokkes POLRI, Irjen. Pol. dr. Asep Hendradiana, mengatakan bahwa Polri selalu berkolaborasi dengan BKKBN dan TNI untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

“Pusdokkes (memiliki) hampir 58 rumah sakit dan hampir 16 faskes primer dan juga kita memiliki Bhabinkamtibmas yang senantiasa selama ini berkolaborasi dengan Babinsa di kewilayahan.  Kami siap mendukung dan mensukseskan penurunan stunting yang menjadi program pemerintah melalui BKKBN,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa POLRI ikut membangun kesadaran masyarakat. “Jadi, kita di kalangan anggota kita di kewilayahan, Babinkantibnas, Babinsa,  membangun keluarganya menjadi contoh bagi masyarakat. Sehingga masyarakat peduli terkait stunting, bahwa   1.000 Hari Pertama Kegiduoan (HPK)  penting. Bukan hanya setelah anaknya besar,” tambahnya.

Pada acara Rakornis Kemitraan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting BKKBN juga dilakukan Kick Off Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan oleh Kepala BKKBN, Penandatangan MoU, Pengukuhan Perkadis Nasional, dan Penyerahan Apresiasi Mitra Kerja, Paparan materi Rakornis, Sidang Rencana Aksi Mitra, dan Pembacaan Rencana Aksi. (Z-8)