visitaaponce.com

ULAMA ultrakonservatif Ebrahim Raisi memenangi pemilihan presiden (pilpres) Iran dengan mayoritas suara, menurut pengumuman resmi pertama di TV pemerintah Iran.

Kepala Markas Pemilihan Presiden Iran, Jamal Orf, mengatakan bahwa Raisi memperoleh 17,8 juta suara dan satu-satunya kandidat moderat dalam pemilihan tersebut, Abdolnaser Hemmati, berada di urutan ketiga dengan 2,4 juta suara.

Namun dia menambahkan bahwa hasilnya belum final.

"Saya berharap pemerintahan Anda, di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, akan membuat Republik Islam ini bangga, meningkatkan mata pencaharian dan memastikan kesejahteraan dan kesejahteraan bangsa," kata mantan kepala bank sentral MrHemmati dalam sebuah surat.

Sebelumnya dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Hassan Rouhani yang masa jabatannya akan berakhir, memberi selamat kepada "rakyat yang terpilih (presiden)” tanpa menyebutkan namanya.

"Karena belum diumumkan secara resmi, saya akan menunda ucapan selamat resmi. Tapi jelas siapa yang menerima suara," kata Rouhani.

Kemenangan Raisi, 60, dapat memperumit upaya untuk memulihkan kesepakatan nuklir yang memiliki implikasi besar bagi keamanan Timur Tengah dan pasar minyak.

Keluarnya AS dari kesepakatan nuklir di bawah mantan Presiden Donald Trump memberdayakan kaum ultra-konservatif yang selalu sangat kritis terhadap kesepakatan itu dan memenangkan kendali Parlemen tahun lalu.

Penarikan Washington dari kesepakatan itu membuat ketegangan melonjak di Teluk Persia, memicu konflik regional dan mendorong Teheran untuk mengabaikan kendala pada program nuklirnya yang terkandung dalam perjanjian dan memperkaya uranium mendekati tingkat yang dibutuhkan untuk sebuah bom.

Seorang ulama keras yang sangat memusuhi Barat, Raisi, sangat kritis terhadap perjanjian nuklir 2015 namun mengatakan kepada para pemilih selama kampanyenya bahwa ia bermaksud untuk melestarikannya.

Pemilihannya terjadi ketika negara-negara kekuatan dunia mencoba untuk menengahi kebangkitan perjanjian yang terkepung dalam pembicaraan di Wina sebelum Rouhani meninggalkan jabatannya dalam beberapa bulan mendatang.

Raisi telah menjadi kepala kehakiman negara itu sejak 2019. Dia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2017 tetapi kalah dari Rouhani, setelah mendapatkan 38% suara.

Raisi juga dipandang sebagai favorit untuk suatu hari menggantikan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Ulama itu dikenai sanksi pada 2019 oleh pemerintahan Trump, yang mengutip perannya dalam penumpasan mematikan satu dekade sebelumnya terhadap pengunjuk rasa yang menuduh penipuan suara.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan dia adalah hakim ketua dalam eksekusi massal tahanan politik pada tahun 1988, sesuatu yang tidak pernah dia bicarakan secara terbuka. (Aiw/Straitstimes/OL-09)