Soal Muslim Uighur, DPR HAM dan Kemanusiaan di Atas Kepentingan Politik
![Soal Muslim Uighur, DPR : HAM dan Kemanusiaan di Atas Kepentingan Politik](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/10/b5f8fca67c93b2b1110d54e02f07b0b1.jpg)
SUDAH bertahun-tahun muslim Uighur mengalami berbagai tindakan kekerasan, diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Publik membahas mengenai sikap Indonesia yang menolak usul Amerika Serikat untuk menggelar debat terkait laporan Dewan HAM PBB atas isu ini.
Indonesia memandang pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM lebih bernuasa politis dan dianggap tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti. Sikap ini ditanggapi oleh anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri dari Fraksi PKS, Sukamta.
“HAM dan kemanusiaan lebih utama dibandingkan dengan politik antarnegara”, kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini dalam keterangannya, Selasa (18/10).
Mengenai isu ini, kata dia, Indonesia seakan menjaga jarak atau tidak mau terlibat dengan berbagai alasan yang normatif. Indonesia juga tidak memberikan inisiatif, upaya atau solusi lain terkait masalah pelanggaran HAM di Uighur.
"Sudah jelas terjadi tindakan kekerasan, diskriminatif, pelanggaran HAM serta kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Uighur di Xinjiang berdasarkan laporan Dewan HAM PBB," paparnya.
Maka, Sukamta mengatakan, Indonesia sebagai negara yang memiliki amanat tentang penghapusan penjajahan, penegakan HAM dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya memperjuangkan nasib muslim Uighur.
“Kami berharap Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersikap tegas atas pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Meski Indonesia memiliki kerja sama investasi dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memperjuangkan penegakan HAM sesuai dengan amanah pendiri bangsa,” terangnya.
Sebuah laporan Dewan HAM PBB pada akhir Agustus 2022 menyimpulkan bahwa orang-orang Uyghur dan orang-orang dari kelompok muslim lainnya di Xinjiang telah dirampas hak-hak dasar mereka dari 2017 hingga 2019 dan kemungkinan masih terus berlanjut hingga saat ini. Qatar, Indonesia, Uni Emirat Arab dan Pakistan menjadi negara-negara mayoritas muslim dan mitra dagang investasi Tiongkok yang menolak resolusi debat terkait masalah Uighur. (OL-13)
Baca Juga: Laporan PBB Sebutkan Tiongkok Langgar HAM Serius di Provinsi ...
Terkini Lainnya
Pentas Seni Muslim Xinjiang Semarakkan Festival Hijriah di 9 Kota
Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa Kenang Tragedi Urumqi 2009 di Jakarta
Tiongkok Dituduh Lakukan 'Sinicization' Terhadap Muslim Uighur dan Hui
Centris: Indonesia Wajar Minta Tiongkok Hentikan Pelanggaran HAM di Xinjiang
AMI Ingatkan Tanggungjawab Tiongkok atas Tragedi Tiananmen 4 Juni 1989
2 Warga Tiongkok Ditangkap Lakukan Penambangan Emas Ilegal di Palu
Astropolitik dan Rivalitas Penguasaan Luar Angkasa
Kemendag Musnahkan Barang Impor Ilegal Rp9,3 Miliar di Bogor, Paling Banyak Asal Tiongkok
PBSI: Performa Fajar/Rian Perlu Diperbaiki
Jadwal Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Babak 16 Besar Asian Games Cek di Sini
Atlet Muhammad Sejahtera Raih Emas Pertama Indonesia dari Cabor Menembak
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap