visitaaponce.com

PERAIH Nobel Sastra 2022 Annie Ernaux mendukung penyelidikan empat siswi yang dilecehkan oleh polisi di kota Nantes, Prancis, saat mengikuti demonstrasi penolakan reformasi pensiun yang digulirkan Presiden Emmanuel Macron.

Ernaux termasuk di antara 45 penandatangan surat terbuka yang menyuarakan kemarahan atas dugaan kasus ini. Insiden itu terjadi pada 14 Maret ketika sekelompok mahasiswa kembali dari protes serikat pekerja di jalan lingkar kota tersebut.

Para korban mengaku dikepung dan digeledah dengan kejam oleh petugas polisi yang membuntuti mereka. Keempatnya kemudian mengajukan pengaduan atas kekerasan seksual oleh pejabat publik.

Baca juga : Demo Tolak Kebijakan Macron, 450 Demonstran Ditangkap dan 400 Polisi Prancis Terluka

Mereka mengaku diraba-raba dan menjadi sasaran hinaan yang merendahkan dan mempermalukan. "Keempatnya merupakan perempuan berusia sekitar 20 tahun dan mengaku petugas merogoh ke dalam celana dalam mereka," kata pengacara korban, Aurelie Rolland.

Dua dari korban pelecehan itu juga mengaku diseret di tanah sebelum seorang petugas wanita memasukkan jari ke dalam kemaluan keduanya sambil mengeluarkan kata-kata hinaan. Polisi menanggapinya dengan tuduhan itu kebohongan dan menyebut para pelapor kasus ini melakukan pelanggaran.

Baca juga : Presiden Israel Isaac Herzog Minta Perombakan Peradilan Dihentikan setelah Protes Massal

Menyusul pengaduan keempat perempuan tersebut, jaksa memerintahkan inspektorat polisi, IGPN, untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Namun Ernaux dan aktivis perempuan mendesak kasus tersebut harus diserahkan ke badan independen dari kepolisian.

“Tidak ada tempat untuk penghinaan dan kekerasan terhadap perempuan di masyarakat yang kami inginkan,” tulis mereka dalam surat terbuka yang diterbitkan oleh Journal du dimanche.

Mereka juga meminta kelompok hak asasi Prancis dan internasional untuk mendokumentasikan kekejaman di Nantes. Protes damai selama dua bulan telah berubah menjadi bentrokan dan kekerasan sejak pemerintah Macron mengesahkan kebijakan itu tanpa meminta persetujuan legislatif pada 16 Maret.

Dewan Eropa menjadi badan terbaru yang mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan polisi Prancis terhadap pengunjuk rasa. Kecaman itu melengkapi sikap serupa oleh Amnesty International, ombudsman hak asasi manusia Prancis, Claire Hedon, dan bahkan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berserikat Clement Voule.

Ernaux kerap mengkritik Macron dan pemerintahannya. Peraih Nobel itu menandatangani petisi yang mengecam reformasi yang bertentangan dengan sejarah kemajuan sosial Prancis.

"Memukul paling keras kepada mereka yang bekerja di pekerjaan yang paling sulit, menuntut fisik dan psikologis, dan yang cenderung tidak menikmati pensiun yang damai dan bayangkan masa depan setelah usia 64 tahun," pungkasnya. (AFP/Z-4)