visitaaponce.com

Biden Tanda Tangani UU yang Selamatkan AS dari Gagal Bayar

Biden Tanda Tangani UU yang Selamatkan AS dari Gagal Bayar
Presiden AS Joe Biden(AFP/Jim WATSON)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menandatangani undang-undang (UU) yang meningkatkan plafon utang. Regulasi ini membuat 'Negeri Paman Sam' itu terselamatkan dari gagal bayar utang pemerintah federal.

Gedung Putih mengumumkan penandatanganan UU itu dilakukan Biden pada Sabtu (3/6). Biden berterima kasih kepada para pemimpin Kongres atas kerja sama menyelamatkan AS dari gagal bayar atau default.

Tanpa UU itu, menurut Biden, AS akan mengalami kekurangan uang tunai untuk membayar semua tagihan utang pada Senin (5/6). Dampaknya akan mengirimkan gelombang kejutan melalui ekonomi AS dan global.

Baca juga: Studi : Angka Harapan Hidup di Amerika Terus Menurun

Partai Republik telah menolak menaikkan batas pinjaman negara kecuali Demokrat setuju untuk memotong pengeluaran, yang menyebabkan kebuntuan yang tidak terselesaikan sampai negosiasi intensif selama berminggu-minggu antara Gedung Putih dan Ketua DPR Kevin McCarthy.

Kesepakatan terakhir, yang disahkan DPR pada Rabu (31/5) dan Senat pada Kamis (1/6), menangguhkan batas utang hingga 2025 atau setelah pemilihan presiden berikutnya dan membatasi pengeluaran pemerintah. Ini memberikan target anggaran anggota parlemen untuk dua tahun ke depan dengan harapan menjamin stabilitas fiskal saat musim politik.

UU itu juga menaikkan batas utang negara menjadi US$31,4 triliun yang akan memastikan pemerintah dapat meminjam utang untuk membayar utang yang jatuh tempo. 

Baca juga: Amerika, Jepang dan Korsel Bersekutu Antisipasi Rudal Korut

“Melewati perjanjian anggaran ini sangat penting. Taruhannya tidak mungkin lebih tinggi,” kata Biden dari Oval Office pada Jumat (2/6) malam.

“Tidak ada yang lebih bencana, daripada gagal bayar utang negara. Tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan tetapi rakyat Amerika mendapatkan apa yang mereka butuhkan,” tambah Biden.

Menurut dia, AS telah berhasil menghindari krisis dan keruntuhan ekonomi. Biden menggunakan kesempatan itu untuk merinci pencapaian masa jabatan pertamanya saat dia mencalonkan diri kembali, termasuk dukungan untuk manufaktur teknologi tinggi, investasi infrastruktur, dan insentif keuangan untuk memerangi perubahan iklim.

Dia juga menyoroti cara dia menumpulkan upaya Republik untuk memutar kembali agendanya dan mencapai pemotongan yang lebih dalam. 

“Kami memotong pengeluaran dan menurunkan defisit pada saat yang sama. Kami melindungi prioritas penting dari Jaminan Sosial hingga Medicare hingga Medicaid hingga veteran hingga investasi transformasional kami dalam infrastruktur dan energi bersih,” jelasnya.

Biden memuji McCarthy dan negosiatornya karena memiliki itikad baik, dan semua pemimpin kongres karena memastikan pengesahan undang-undang tersebut dengan cepat. 

"Mereka bertindak secara bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan negara di atas politik,” katanya.

Secara keseluruhan, UU setebal 99 halaman itu membatasi pengeluaran untuk dua tahun ke depan dan mengubah beberapa kebijakan, termasuk memberlakukan persyaratan kerja baru bagi orang AS yang lebih tua yang menerima bantuan makanan dan memberi lampu hijau pada pipa gas alam Appalachian yang banyak ditentang oleh Demokrat.

Beberapa peraturan lingkungan telah dimodifikasi untuk membantu merampingkan persetujuan untuk proyek infrastruktur dan energi, sebuah langkah yang telah lama diupayakan oleh kalangan moderat di Kongres. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan bahwa itu benar-benar dapat memperluas bantuan pangan federal dengan penghapusan persyaratan kerja untuk veteran, tunawisma, dan anak muda yang meninggalkan panti asuhan.

UU tersebut juga mendukung dana untuk pertahanan dan veteran, memotong anggaran Internal Revenue Service (IRS) dan menggagalkan keinginan Biden untuk membatalkan keringanan pajak era Trump pada perusahaan dan orang kaya untuk membantu menutupi defisit negara.

UU ini di Senat di dukung 63 berbanding 36 suara dengan rincian pendukung 46 suara dari Demokrat dan 17 Republik. Sementara penolak UU ini, 31 dari Republik bersama dengan empat asal Demokrat dan satu independen. Sementara di DPR, UU ini didukung 314 berbanding 117 suara. (AFP/Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat