Biarkan Negara-Negara Besar Beri Sanksi Myanmar, Tanpa ASEAN
![Biarkan Negara-Negara Besar Beri Sanksi Myanmar, Tanpa ASEAN](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/08/f9af177a543954f205e2903945fc2090.jpg)
DOSEN Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Kholifatus Saadah menilai perpanjangan status darurat keamanan tak boleh ganggu implementasi konsensus lima poin (5PC). ASEAN harus mendorong konsensus itu dijalankan Myanmar.
"Prinsip ASEAN dari awal terkait hubungan antar negara anggota adalah non-intervensi. pada dasarnya, ASEAN menghargai kedaulatan setiap negara anggota karena yang paling mengetahui isi dan dinamika negara tersebut adalah mereka sendiri," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (1/8).
Terkait dengan Myanmar, ujarnya, ASEAN sudah menyepakati 5PC pada 2021 lalu. Yang diperlukan ASEAN sekarang adalah sebuah rencana implementasi nyata.
Baca juga : Menlu Retno: 5 Poin Konsensus Satu-satunya Solusi Sudahi Konflik Myanmar
Salah satu yang bisa digunakan oleh ASEAN adalah memanfaatkan mitra dialog mereka untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih tegas. Mengingat dalam mekanisme ASEAN tidak ada sanksi yang bersifat menghukum langsung secara ekonomi.
"Sanksi yang sudah dilakukan oleh aktor eksternal ASEAN seperti Australia, Uni Eropa dan Kanada membuktikan bahwa beberapa hukuman bisa diberikan kepada Myanmar tanpa merubah prinsip yang dimiliki oleh ASEAN," tuturnya.
Baca juga : Militer Myanmar Beri Grasi kepada Aung San Suu Kyi
Menurut dia inilah yang bisa terus dilakukan ASEAN untuk membawa perubahan di konflik Myanmar sendiri. ASEAN memiliki banyak mitra dialog seperti ASEAN Regional Forum yang bisa digunakan sebagai motor penyelesaian konflik ala kelompok di kawasan ini.
Yang perlu diingat dalam proses ini adalah tidak mengabaikan ASEAN Centrality, bahwa ASEAN yang memegang kunci dari dinamika penyelesaiannya, bukan diatur oleh pihak lain.
Junta memperpanjang status darurat keamanan enam bulan ke depan yang berdampak langsung pada penundaan pelaksanaan pemilu. Sebelumnya junta menjanjikan pemilu akan dilaksanakan pada Agustus tahun ini. (Z-4)
Terkini Lainnya
Junta Myanmar Sabotase Makanan Aung San Suu Kyi
Malaysia Minta KTT ASEAN Beri Sanksi Keras Terhadap Myanmar
PBB Didesak Putus Hubungan dengan Para Pemimpin Kudeta Myanmar
Junta Ingkar Janji untuk Kembalikan Demokrasi Myanmar
Militer Myanmar Manfaatkan Warga Sipil untuk Jadi Tameng Manusia
Indonesia Darurat TTPO, 3.700 PMI Jadi Korban, Komnas HAM Luncurkan Program 'Jalan Terjal'
Darurat Judol, Komisi A DPRD DKI Jakarta Dorong Satgas Segera Bertindak
Mempertahankan Batu Bara Dinilai Tingkatkan Risiko Kerugian Ekonomi di ASEAN
Himahi Universitas Budi Luhur Gelar ASEAN+ Youth Environmental Action 2024: Aksi Nyata Pemuda untuk Bumi
Ditjen Bina Adwil Matangkan Persiapan Indonesia di ASEAN Smart Cities Network
PPATK Ungkap Dana Rp5 Triliun Dikirim ke 20 Negara dari Judi Online
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap