visitaaponce.com

Presiden AS Joe Biden mempertahankan rencana untuk memperluas tembok perbatasan dengan Meksiko, meskipun ia mengaku tembok tersebut efektif. Biden mengklaim langkah itu karena terikat undang-undang yang diperkenalkan di bawah pemerintahan Donald Trump.

Biden, seorang Demokrat, berjanji selama kampanye pemilihan presiden 2020 melawan Trump dan akan menghentikan kebijakan unggulan Partai Republik  dengan tidak akan membangun lebih banyak tembok.

Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengumumkan pembangunan bagian baru di selatan Texas untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak dan segera, karena lonjakan perlintasan imigran.

Biden, yang sedang bersaing ketat dengan Trump, menegaskan pendahulunya telah membatasi langkah-langkahnya dalam membangun tembok perbatasan. "Mereka harus menggunakan uang itu sesuai dengan yang telah dialokasikan. Saya tidak bisa menghentikannya," kata Biden kepada wartawan di Kantor Oval.

Dia mengatakan uang tersebut sudah dialokasikan untuk pembangunan tembok perbatasan oleh Kongres AS di bawah pemerintahan Trump pada 2019. Biden mengatakan para legislator telah menolak permohonannya untuk mengalokasikan kembali dana tersebut.

Ketika ditanya apakah dia berpikir tembok perbatasan efektif, Biden menjawab dengan singkat, "Tidak."

Bagian baru dari tembok akan dibangun di sektor masuk ilegal tinggi Lembah Rio Grande di perbatasan AS-Meksiko, di mana telah terjadi lebih dari 245.000 upaya masuk ilegal dalam tahun fiskal ini.

Namun, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas, kemudian mengatakan bahwa pengumuman tersebut telah diambil dari konteks. "Ini adalah tindakan yang kami ambil - kami tidak punya pilihan," kata Mayorkas dalam konferensi pers di Meksiko bersama Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Kebijakan imigrasi ilegal telah menjadi masalah politik yang serius bagi Biden, dengan oposisi dari Partai Republik yang menuduhnya memiliki kebijakan perbatasan yang longgar.

Masalah perbatasan bahkan telah menambah ketidakpastian seputar bantuan AS untuk Ukraina, dengan beberapa anggota Partai Republik menolak untuk menyetujui dana hingga Biden mengambil tindakan terkait para imigran.

Sementara itu, beberapa anggota Partai Demokrat, termasuk legislator progresif Alexandria Ocasio-Cortez, mengkritik keputusan untuk membangun tembok tersebut. Begitu juga dengan para pelestari lingkungan setelah diketahui bahwa dua puluh empat undang-undang lingkungan federal akan dicabut untuk membangun perluasan tersebut.

Gedung Putih mengatakan bahwa sangat tidak benar presiden telah memutar balik kebijakannya. "Kami harus patuh pada hukum dan itulah yang kami lakukan," kata Karine Jean-Pierre, Jurubicara Pers Gedung Putih, kepada wartawan.

Trump, yang merupakan kandidat terkemuka untuk nominasi presiden Partai Republik pada 2024, mengatakan bahwa langkah administrasi Biden menunjukkan bahwa "Saya benar ketika saya membangun 560 mil... tembok perbatasan yang baru dan indah."

"Pantaslah Joe Biden meminta maaf kepada saya dan Amerika atas lamanya waktu yang dibutuhkan untuk bertindak, dan membiarkan negara kita dibanjiri oleh 15 juta imigran ilegal, dari tempat-tempat yang tidak diketahui," kata Trump di platform Truth Social miliknya.

Presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador, mengkritik rencana AS ini, menyebutnya sebagai "kemunduran" menjelang pembicaraan dengan Blinken.

Pertemuan mereka terjadi setelah terjadi lonjakan jumlah orang - sebagian besar dari Amerika Tengah dan Venezuela - yang mencoba menyeberang dari Meksiko ke Amerika Serikat.

Pemerintahan Biden mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan melanjutkan penerbangan deportasi langsung ke Venezuela, yang masih berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran hak asasi manusia.

"Ini datang setelah keputusan dari pihak berwenang Venezuela untuk menerima kembali warga negaranya," kata seorang pejabat senior administrasi. (AFP/Z-3)