visitaaponce.com

SEBUAH komite di kongres Brasil secara resmi meminta jaksa untuk menyelidiki mantan Presiden Jair Bolsonaro atas beberapa kemungkinan keterlibatannya dalam upaya kudeta dan kerusuhan oleh para pendukungnya, Januari lalu.

Komite itu menyelidiki kerusuhan pendukung Bolsonaro di istana kepresidenan, Mahkamah Agung, dan gedung Kongres pada 8 Januari. 

Mereka dengan suara mayoritas, 20 berbanding 11, mengadopsi laporan akhir yang menyimpulkan bahwa mantan presiden sayap kanan tersebut harus menghadapi dakwaan upaya menggulingkan supremasi hukum, kekerasan politik, dan kriminal.

Baca juga : Pengadilan Tinggi Brasil Rilis Bukti Keterlibatan Mantan Presidan Jair Bolsonaro Mencemarkan Sistem Pemilihan

Laporan setebal 1.300 halaman yang merupakan hasil dari dengar pendapat selama hampir lima bulan oleh gabungan senat dan komite majelis rendah tidak mengikat secara hukum untuk kejaksaan agung.

Namun, itu menjadi kasus terbaru dari serangkaian permasalahan hukum yang dialami Bolsonaro, 68, yang sudah diselidiki atas berbagai tuduhan korupsi dan penyalahgunaan jabatan. 

Bolsonaro, yang menjabat presiden Brasil dari 2019 hingga 2022, Juni lalu, juga dilarang mencalonkan diri dalam pemilu selama delapan tahun.

Baca juga : Polisi Sita Paspor Bolsonaro, Mantan Presiden Brasil yang Dituduh Kudeta 

Itu karena tuduhan penipuannya yang belum terbukti terhadap sistem pemungutan suara elektronik Brasil. 

“Kami tidak bisa memberikan amnesti kepada mereka yang mencoba melakukan kudeta,” kata anggota parlemen sayap kiri Jandira Feghali dalam debat terakhir komite tersebut.

Anggota parlemen pro-Bolsonaro, Nicholas Ferreira, mengecam laporan tersebut sebagai laporan yang parsial dan bohong. 

Baca juga : Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Menyerahkan Paspor dalam Penyelidikan Upaya Kudeta

Ribuan pendukung Bolsonaro memenuhi keamanan untuk menyerbu ruang kekuasaan selama kerusuhan, menyerukan militer untuk menggulingkan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro, yang kalah dari veteran sayap kiri Lula, dalam pemilu yang memecah belah pada Oktober 2022, berada di Amerika Serikat (AS) pada saat itu, setelah mengabaikan pelantikan saingan beratnya satu minggu sebelumnya.

Namun laporan tersebut menemukan dia menghasut tindakan para pendukungnya, termasuk sebelum meninggalkan jabatannya.

Komite tersebut juga meminta jaksa untuk menuntut para perwira militer, termasuk mantan menteri pertahanan Bolsonaro, Jenderal Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, dan mantan komandan angkatan laut dan tentara atas dugaan peran mereka dalam kerusuhan tersebut.

Menyoroti meningkatnya masalah hukum yang dihadapi mantan presiden tersebut, ia juga menghadapi pemeriksaan pada Rabu oleh polisi federal, dalam penyelidikan terpisah atas tuduhan terhadap para pemimpin bisnis konservatif yang merencanakan kudeta pro-Bolsonaro. (AFP/Z-1)