visitaaponce.com

TARIQ Habash, seorang pejabat politik yang ditunjuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Departemen Pendidikan, mengundurkan diri pada Rabu (3/1). Alasannya pendekatan pemerintahan Biden terhadap konflik Gaza dan kegagalannya menghentikan apa yang ia sebut sebagai “taktik hukuman kolektif” Israel.

“Saya tidak bisa tinggal diam karena pemerintahan ini menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, yang oleh para ahli hak asasi manusia terkemuka disebut sebagai kampanye genosida oleh pemerintah Israel,” tulis Habash dalam surat pengunduran dirinya.

Habash, yang menjabat selama tiga tahun sebagai asisten khusus di Kantor Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kebijakan di departemen tersebut, adalah satu-satunya orang Palestina-Amerika yang ditunjuk di badan tersebut. Dia mengatakan tindakan pemerintahan Biden telah membahayakan jutaan nyawa tak berdosa di Gaza.

Baca juga: Israel Bahas Pengusiran Warga Palestina ke Kongo

“Saya tidak bisa diam-diam terlibat karena pemerintahan ini gagal memanfaatkan pengaruhnya sebagai sekutu terkuat Israel untuk menghentikan taktik hukuman kolektif yang kejam dan terus berlanjut yang telah memutus akses terhadap makanan, air, listrik, bahan bakar, dan pasokan medis bagi warga Palestina di Gaza, yang menyebabkan meluasnya konflik di Gaza. penyakit dan kelaparan,” kata Habash.

Habash menuduh pemerintah membantu kekerasan tanpa pandang bulu terhadap warga Palestina di Gaza. Ia mempertanyakan kejelasan umlah korban jiwa warga Palestina dalam serangan Israel dan memberikan suara menentang resolusi yang menyerukan gencatan senjata di PBB.

“Dan para pemimpin pemerintahan bahkan mengulangi klaim yang tidak terverifikasi yang secara sistematis tidak manusiawi terhadap warga Palestina,” tulisnya.

Baca juga: Iran Salahkan Israel dan AS, 95 Tewas dalam Serangan di Peringatan Jenderal Soleimani

Selain itu, ia mengungkapkan mengalami dehumanisasi dan penghapusan identitas oleh rekan-rekannya, media, dan pemerintah AS.

Habash, yang keluarganya hidup selama Nakba, atau Malapetaka pada 1948, mengatakan ratusan ribu warga Palestina diusir dengan kekerasan dan paksa dari rumah mereka oleh warga Israel. Kerabatnya tidak pernah diizinkan masuk untuk kembali ke rumah keluarga mereka selama 75 tahun.

“Jutaan warga Palestina telah menghadapi pendudukan, pembersihan etnis, dan apartheid selama beberapa dekade, dan penerimaan pasif Pemerintahan Biden terhadap status quo ini sepenuhnya tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Pemerintah kami terus memberikan pendanaan militer tanpa syarat kepada pemerintah yang tidak tertarik pada hal ini. melindungi nyawa tak berdosa,” tambah Habash.

Pada Oktober, Josh Paul, yang kini mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengundurkan diri karena pengiriman senjata AS ke Israel di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

“Saya berangkat hari ini karena saya percaya bahwa dalam upaya kita saat ini sehubungan dengan penyediaan senjata mematikan yang berkelanjutan bahkan diperluas dan dipercepat kepada Israel. Saya telah mencapai akhir dari kesepakatan itu,” tulisnya dalam sebuah surat.

(Anadolu/Z-9)