Presiden Kolombia Gustavo Petro Didesak Mundur
![Presiden Kolombia Gustavo Petro Didesak Mundur](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/c1ca4932026159b3e2629e7c32a2f8c3.jpg)
Ribuan warga Kolombia berunjuk rasa mengkritik Presiden Gustavo Petro atas kekerasan yang terus melanda negara Amerika Selatan tersebut.
"Mundur, Petro!" begitu tulisan yang tertera pada spanduk yang dibawa oleh pengunjuk rasa di Bogota sembari mengibarkan bendera Kolombia.
“Ketidakamanan ada di mana-mana, di pedesaan dan di kota. Masyarakat sudah lelah,” kata pengunjuk rasa Luis Chaparro, seorang pensiunan tentara, kepada AFP.
Baca juga : ‘Until August’ Novel Terakhir Gabriel Garcia Marquez Akhirnya Dirilis
“Kita berada di tengah dua ancaman: kekerasan dan kriminal di satu sisi, dan kebodohan pemerintahan Gustavo Petro di sisi lain,” tambah Miguel Uribe, senator oposisi dan penyelenggara demonstrasi.
Demonstrasi juga pecah di Cali, Medellin, Barranquilla, Bucaramanga dan kota-kota lainnya.
Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia, hanya mendapat sekitar 35% dukungan, menurut jajak pendapat.
Baca juga : Mantan PM: Presiden Kazakhstan Harus Harus Netralisir Faksi Nazarbayev
Pemerintahannya telah bernegosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terus berperang meskipun FARC, kekuatan gerilya utama, telah dilucuti setelah perjanjian damai tahun 2016.
Pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata sering terjadi berturut-turut, dimana warga sipil – khususnya di daerah pedesaan – terjebak dalam pertempuran antara gerilyawan sayap kiri, kelompok paramiliter sayap kanan, kartel narkoba, dan militer.
Para pengunjuk rasa juga mengkritik usulan reformasi sistem pensiun dan layanan kesehatan yang diajukan Petro, karena ia ingin mengekang ketergantungan pada dana swasta.
Banyak yang khawatir hal ini akan menyebabkan terlalu banyak tabungan masyarakat Kolombia yang diperoleh dengan susah payah berada di tangan layanan publik yang memiliki sejarah korupsi yang panjang.
Upayanya untuk memperluas tunjangan pekerja juga ditolak secara luas karena dianggap sebagai pembelanjaan publik yang boros di negara yang secara historis tidak mempercayai kelompok politik kiri dan lembaga-lembaga negara. (AFP/M-3)
Terkini Lainnya
Protes Besar di Yerusalem Terhadap Perintah Wajib Militer bagi Yahudi Ultra-Ortodoks
Hamas Sebut Perundingan Gencatan Senjata dengan Israel Buntu di Tengah Aksi Unjuk Rasa di Tel Aviv
Diduga Curang, Warga Depok Tuntut Transparansi PPDB 2024
5 Tewas dalam Aksi Protes di Kenya
Ribuan Pendemo Israel Menuntut Pemilu dan Pembebasan Sandera
Rakyat Israel Tuntut Mundur Netanyahu
Kursi DPRD di Bengkulu Naik, DPP Kawal Kinerja Anggota Dewan Terpilih
KPK Bantah Kasus Harun Masiku Musiman Politik
Fadia-Sukirman Optimis Hadapi Tantangan Kotak Kosong di Pilkada Pekalongan
Jokowi Diyakini Masih Punya Pengaruh di Pilkada 2024
BSKDN Kemendagri Minta Parpol Optimalkan Rekrutmen dan Kaderisasi
Gobel Ajak Rumania Bikin Joint Commission
Lingkungan Perempuan Pancasila
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap