visitaaponce.com

DPRD DKI Kritik Parkir Liar diSekitar Sekolah yang Sumbang Kemacetan

DPRD DKI Kritik Parkir Liar di Sekitar Sekolah yang Sumbang Kemacetan
Kendaraan terjebak kemacetan di ruas jalan Ibu Kota.(MI/Usman Iskandar)

DPRD DKI Jakarta mengkritik keras keberadaan parkir liar yang berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota.

Bukan hanya parkir liar di sekitar kawasan perkantoran atau pusat perbelanjaan, namun parkir liar di sekitar sekolah juga turut menyebabkan kemacetan.

Anggota DPRD DKI Anthony Winza Prabowo menyebut banyak orang tua atau wali murid yang memarkirkan kendaraan di dekat sekolah untuk menjemput. Tak hanya itu, juga banyak pelajar yang mengemudikan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, ke sekolah.

Baca juga: Gelar Operasi Lintas Jaya, Pemprov DKI Libatkan 1.500 Personel

"Pertama karena akses bus sekolah yang minim. Di Jakarta Utara itu Koja, Cilincing dan sekitarnya, bus sekolah tidak sampai sana. Mereka terpaksa bawa kendaraan yang parkirnya sudah tentu di luar sekolah. Ini saya minta ditertibkan," tegasnya dalam rapat kerja Komisi B DPRD dengan Dinas Perhubungan DKI.

Anggota Fraksi PSI itu meminta agar jaringan bus sekolah di wilayah Jakarta diperluas. Sementara itu, untuk sekolah swasta elite yang sulit membatasi penjemputan oleh orang tua, perlu diwajibkan memiliki lahan parkir atau lahan khusus antar jemput.

"Jadi mereka harus sediakan lahan untuk drop anak-anak atau lahan untuk parkir. Jangan sampai mobilnya berderet sampai berkilo-kilometer," sambung Anthony.

Baca juga: DPRD DKI: Layanan Transportasi Bisa Selesaikan Kemacetan

Senada, anggota Komisi B DPRD DKI M. Taufik Zoelkifli juga menyoroti petugas Suku Dinas Perhubungan yang kesulitan menertibkan parkir liar di kawasan sekolah swasta dengan status menengah ke atas. Pihaknya meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban.

"Begitu masyarakat melapor dan ada Satpol PP sampai petugas Suku Dinas Perhubungan ke sana, ternyata orang tua muridnya pejabat. Mereka takut. Saya rasa ini perlu penanganan lebih, agar bisa tegas dan jangan pandang bulu," tutur Taufik.

Adapun Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail meminta Dinas Perhubungan DKI untuk memperbanyak armada bus sekolah. Serta, membagi operasional bus sekolah berdasarkan kawasan atau zonasi.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Tesa Oktiana Surbakti

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat