Waduh, 55 Ribu Peserta BPJS Kesehatan PBI APBN Kota Bogor Dinonaktifkan
![Waduh, 55 Ribu Peserta BPJS Kesehatan PBI APBN Kota Bogor Dinonaktifkan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/20cfbbf5793e2055ad9a19c7b9e314b0.jpg)
PADA akhir tahun 2023, kabar buruk datang untuk warga Kota Bogor. Berdasarkan keputusan Kementerian Sosial (Kemensos), sejak 1 Agustus sampai 1 November 2023 terjadi penonaktifan penerima bantuan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN secara bertahap.
Jika ditotal, jumlahnya mencapai 55.190 orang yang dinonaktifkan kepesertaannya.
Menyikapi isu ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Muhammad Dody Hikmawan, menyerukan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor agar segera mengambil tindakan dengan melakukan pendataan dan pengecekan latar belakang dilakukannya penonaktifan oleh pemerintah pusat.
Baca juga: DPR Minta Mensos Sinkronkan DTKS dengan PBI BPJS Kesehatan
Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir, Dody, mengaku mendapatkan banyak keluhan dari warga yang tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, lantaran kartunya dianggap tidak aktif.
“Banyak aduan yang masuk bahwa warga tidak bisa menggunakan BPJS-nya. Sehingga kami di DPRD Kota Bogor mendorong Dinsos Kota Bogor untuk melakukan verifikasi dan validasi data kembali. Karena kondisi ini sangat menyulitkan bagi warga,” ujar Dody.
Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor ini juga menilai, penonaktifan yang dilakukan oleh Kemensos RI dapat berdampak kepada menurunnya Universal Health Coverage (UHC) yang mana pada Maret 2023 lalu sudah mencapai 97,24 persen.
Bahkan, atas capaian tersebut Pemkot Bogor dianugerahi penghargaan UHC Awards dari Menteri Kesehatan Budi Gunardi.
Baca juga: DPRD dan Pemkot Bogor Tetapkan APBD 2024 Fokus Pelayanan Dasar Masyarakat
Dody pun berharap, Kota Bogor yang saat ini memiliki aplikasi Sosial Integrasi Data (SOLID), Pemerintah Kota Bogor bisa cepat melakukan pendataan ulang.
Ia pun mengajak kerja sama dan keterlibatan semua pihak, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), rumah sakit (RS), klinik sampai balai pengobatan dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan keleluasaan waktu dalam proses pengaktifan kembali BPJS dan yang terpenting, pelayanan dasar kesehatan tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkap Dody.
Masalah kepesertaan BPJS PBI, baik dari APBD, APBD-Provinsi dan APBN sering kali disinggung juga oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Dalam pertemuannya dengan PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin di Balaikota Bogor pada akhir September lalu,
Atang menyampaikan agar bantuan untuk covering BPJS-PBI dari Provinsi Jawa Barat bisa ditingkatkan di tahun depan.
Sebab, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, saat ini peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor hampir mencapai 100 persen.
Baca juga: DPRD Kota Bogor dan Perumda PPJ Bahas Pembangunan Pasar Jambu Dua
“Memang kurang sedikit lagi yang belum dan kalau seandainya kemampuan APBD Jawa Barat yang mencapai Rp50 triliun bisa membantu covering di Kota Bogor sampai 100 persen, maka ini akan sangat membantu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kota Bogor,” jelasnya.
Berdasarkan data, yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bogor, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 dengan keaktifan peserta mencapai 79,84 persen menggunakan data penduduk kota Bogor 1.099.422 jiwa.
Sementara, warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 30.320 jiwa. Namun, dengan penonaktifan BPJS PBI melalui APBN justru menggagalkan harapan tersebut.
"Penonaktifan kepesertaan BPJS PBI APBN ini sangat luar biasa dampaknya. Ini masalah sangat serius. Apalagi angka yang dihapus sangatlah besar. Kalau memang pertimbangannya efisiensi, harusnya yang dihapus adalah belanja yang lain, sedangkan layanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu menjadi prioritas", jelas Atang.
Ia pun akan segera menggelar komunikasi dengan DPR-RI melalui Komisi IX. Ia juga akan meminta Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk segera menjadwalkan rapat kerja dengan Dinsos, Dinkes dan BPJS Kesehatan Kota Bogor. (S-4)
Terkini Lainnya
Kerugian akibat Kebakaran Pasar TU Kayu Manis Rp2 Miliar
Siswi SMA dan Tiga Remaja Putri Promosikan Judi Online
Pasar TU Kayu Manis Bogor Terbakar, Puluhan Kios Hancur
Polisi Sasar Pelajar SMA Berantas Judi Online di Bogor
Membunuh Pria Penderita Alzheimer, Manusia Silver di Tangkap
2 Selebgram di Bogor Kembali Ditangkap Akibat Judi Online
RSUD di Jakarta Sesuaikan Jumlah Tempat Tidur Sistem KRIS
BPJS Kesehatan Kupang Dampingi Satlantas saat Uji Coba Pengurusan SIM
Sebanyak 25 Persen Masyarakat Belum Punya Jaminan Kesehatan Aktif
DJSN: KRIS untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Rawat Inap
BPJS Kesehatan Beri Penghargaan Klinik Utama Jantung Hasna Medika
BPJS Watch: Jangan Buru-Buru Terapkan KRIS
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap