Partai Lokal Manfaatkan Aneuk Syuhada Menuju Pilkada 2024
![Partai Lokal Manfaatkan Aneuk Syuhada Menuju Pilkada 2024](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/03/52e98760c82c7e41a432d00535d7164e.jpeg)
PRESIDEN Achehnese Australia Association (AAA) sekaligus Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Independen, Tengku Sufaini Syekhi menilai semua pihak sudah abai terhadap hasil kesepakatan bersama perjanjian Helsinki.
Menurut Syekhi yang merupakan mantan GAM, MoU ini adalah perjanjian bersama yang menjadi solusi penyelesaian konflik selama ini. Namun sayangnya para petinggi di Aceh, khususnya beberapa elit politik GAM mengambil kesempatan itu untuk dijadikan sebagai komoditas politik.
GAM pada awalnya adalah memerdekan diri dengan cara memisahkan diri dari NKRI. Tapi dengan adanya perjanjian Helsinki, semua itu sudah hilang. Sebab MoU Helsinki ini sudah jelas memasukkan Aceh sebagai bagian dari NKRI bukan lagi Aceh yang merdeka,
baca juga: Kenduri Kebangsaan Momentum Memajukan Aceh
Syekhi mengkritik menjelang pemilihan gubernur 2024, sejumlah tokoh di Aceh menggaungkan lagi isu GAM dengan menyeret ana-anak yatim GAM tergabung dalam Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) seperti dilakukan oleh Muzakir Manaf, petinggi GAM untuk merebut suara rakyat lewat partai lokal.
"Partai lokal harusnya menyampaikan secara terbuka dan transparan kepada warga Aceh, sehingga warga Aceh bisa mengambil sikap untuk membangun Aceh. Jangan sampai dari semua pihak ini tidak bisa maju untuk tampil atau mengisi posisi Gubernur dan Bupati, sementara yang ditampilkan adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas," tegasnya.
Syekhi menambahkan ada indikasi keluarga besar GAM terutama anak-anak dan para inong bale direkrut masuk ke partai lokal dengan misi jangka panjang Aceh bisa merdeka atau lepas suatu hari nanti dari NKRI. Setiap ada momen politik seperti pilkada dan pemilu, perjanjian Hensinki tersebut selalu dikatakan belum selesai.
"Partai lokal memberi pemahaman kepada mereka MoU sebagai salah satu pintu masuk GAM bisa merdeka. Sementara pemahaman GAM independen, dengan adanya MoU berarti GAM sudah melebur kedalam NKRI dan kehadiran partai lokal berarti tunduk pada UU politik/pemilu," pungkasnya. (RO/N-1)
Terkini Lainnya
Di Pilkada 2024 PDIP Andalkan Kekuatan Kolektif, bukan Jokowi Effect
PDIP akan Gelar Pelatihan Tim Kampanye untuk Pilkada 2024
Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dihitung pada 1 Januari 2025
PDIP Respons Survei Unggulkan Kaesang di Pilkada Jateng
Kaesang Maju Pilgub Jakarta, NasDem: Semua Punya Hak Sama
LSI: Kaesang Unggul di Jawa Tengah karena Faktor Jokowi
Koalisi 7 Partai Resmi Usung Andra Soni-Dimyati Kusumah di Pilgub Banten 2024
Survei LSI terkait Pilgub Jateng, Kaesang Ungguli Ahmad Luthfi
NasDem Bakal Lakukan Safari Politik ke Wilayah Jabar Kenalkan Ilham Habibie
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil tak Maju Pilkada DKI
Relawan Dorong Anies Gandeng PDIP dalam Pilgub Jakarta
PKS Usung Anies-Sohibul dalam Pilgub Jakarta, Relawan: Anies Butuh Wakil Selevel Menteri
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap