visitaaponce.com

KOTAWARINGIN Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang fokus pada penanganan stunting.

Sejak tahun 2019 dengan prevalensi stunting 23,98%, kabupaten tersebut terus mengalami penurunan stunting yang signifikan. Bahkan padaJuni 2022, prevalensi stunting di Kotawaringin Barat mencapai angka 6,33% atau jauh lebih rendah dari target nasional sebesar 14% di tahun 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat, Anang Dirjo mengungkapkan bahwa hal itu tidak terlepas dari komitmen dan aksi nyata dari pemerintah daerah (pemda) dan semua kelompok masyarakat yang ikut menyukseskan program pemerintah.

Baca juga : Kunjungan Wapres di Kotawaringin Barat Jadi Momen Bersejarah

Dimulai dari beberapa perangkat peraturan daerah, kabupaten tersebut menetapkan desa/kelurahan yang menjadi prioritas pencegahan dan penanganan stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif.

"Visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat, RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022 memprioritaskan pencegahan stunting dalam program pembangunan daerah," ujar Pj. Bupati Anang Dirjo.

Pemda membangun komitmen bersama masyarakat dan dunia usaha. Kemudian membangun sistem perencanaan terintegrasi dan berjenjang dengan sistem keterpaduan dan pelibatan SOPD terkait. Hingga mengalokasikan anggaran sesuai prioritas masing-masing SOPD yang jumlahnya sebanyak 17.

Baca juga : Semangat Gotong Royong Jadikan Kalsel Tiga Besar Turunkan Stunting

Praktik baik itu disebut 'Jaga Hubungan Kerjasama Beraksi Tanggap Stunting' atau Jaga Huma Betang.

Komitmen pemda tidak sebatas perencanaan saja, Kotawaringin Barat terus meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan di 17 SOPD.

Pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan mencapai Rp51,7 miliar. Angka tersebut bertambah di tahun 2021 menjadi Rp58,9 miliar dan di 2022 sebanyak Rp74,9 miliar.

Baca juga : Tanoto Foundation dan UNICEF Lanjutkan Kerja Sama Turunkan Stunting di Indonesia

"Untuk 81 desa se-kabupaten Kotawaringin Barat anggaran (penggunaan dana desa di 2022) sebesar Rp6.171.173.855 (Rp6,1 miliar)," imbuhnya.

Dengan anggaran yang besar dan terus meningkat, tidak heran prevalensi di kabupaten tersebut terun menurun. Apalagi alokasi anggaran benar-benar didukung dengan program yang tepat sasaran, yakni menyasar masyarakat di daerah bantaran sungai sebagai kelompok dengan prevalensi stunting cukup tinggi di kabupaten tersebut.

Program inovasi gerakan nol jamban di bantaran sungai (goban), gerakan sanitasi aman kabupaten (gosak), dan gerakan barosih ratik (gobrak) merupakan komitmen 3 GO yang terus ditekankan pemda untuk diimplementasikan.

Baca juga : Destinasi Susur Sungai TNTP Bangkitkan Ekonomi Kotawaringin Barat 

Selain itu, pemda juga menata kawasan bantaran sungai menjadi daerah wisata dan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Dampak dari 3 GO tersebut diakui sangat terasa dan mendukung percepatan penanganan stunting di Kotawaringin Barat. Sanitasi yang layak merupakan intervensi penanganan stunting.

Begitu pula dengan jumlah jamban terapung yang terus berkurang, penurunan penyakit, produktivitas meningakat, akses makin layak dan aman, hingga pada multiplier effect seperti pariwisata, kuliner dan lainnya.

Baca juga : Kemensos dan Tanoto Foundation Dorong Percepatan Penurunan Stunting  

"Ini menjadi model kaji tiru desa dan kabupaten lain dalam hal penerapan 5 pilar STMB," kata dia.

Meski demikian, praktik baik tersebut tidak berjalan tanpa tantangan. Diakui Pj. Bupati Anang bahwa luas wilayah dan kondisi daerah aliran sungai merupakan tantangan utama. Di samping itu juga harus merubah pola pikir dan perilaku masyarakat, serta keterbatasan anggaran.

Dengan kerja sama dan dukungan Jaga Huma Betang, semua kelompok masyarakat dan dunia usaha turut bergerak. Kolaborasi tersebut menguatkan komitmen Kotawaringin Barat untuk terus menekan prevalensi stunting di daerah itu.

Baca juga : Sengketa dengan Bupati Kobar, Advokat Diminta Keterangan Itjen Kementerian ATR/BPN

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi mengatakan bahwa komitmen bersama antara kepala daerah yang didukung DPRD dan Forkopimda sangat penting. Hal itu dilakukan lewat penerbitan regulasi yang pro poor dan pro budget.

"Hal ini sebagai wujud aksi nyata percepatan penurunan stunting melalui penajaman, sinkronisasi dan inovasi dalam perencanaan dan penganggaran dari berbagai sumber daya guna. Ini memastikan terpenuhinya layanan intervensi spesifik dan sensitif diterima khususnya oleh keluarga berisiko stunting pada desa/kelurahan lokus prioritas," terangnya.

Dia juga menekankan pada integrasi data sasaran penurunan stunting, peningkatan peran TPPS desa/kelurahan hingga kabupaten/kota. Begitu pula dengan program yang ditetapkan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif.

Baca juga : Kasus Stunting di Kalteng Menurun Pada 2021

Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda, Kemendagri, Budiono Subambang mengapresiasi pemda Kotawaringin Barat yang telah menyediakan anggaran untuk 17 SOPD. Anggaran yang terus meningkat setiap tahun itu menjadi bukti komitmen pemda untuk terus menekan angka stunting.

Apresiasi juga disampaikannya mulai dari dukungan regulasi hingga inovasi 3 GO.

"Mengapresiasi adanya komitmen Bupati melalui gerakan nol jamban di bantaran sungai sebagai bagian gerakan 3 GO," tuturnya sembari mendukung gerakan inovasi lain yang tidak kalah penting.

Baca juga : Pasar di Lahan Hibah Korindo Jadi Kado Ulang Tahun Kotawaringin Barat

Sementara itu, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali juga memuji praktik baik dari Kotawaringin Barat. Jaga Huma Betang telah mendorong sistem perencanaan terintegrasi dan berjenjang.

Hal itu didukung komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga bisa memprioritaskan pencegahan stunting sebagai program pembangunan daerah.

"Inovasi lainnya adalah dukungan Bupati dalam rangka implementasi strategi sanitasi melalui goban yang telah dilakukan dengan aplikasi android, desa STBM Smart 5 pilar yang pertama di regional Kalimantan, teknologi tepat guna air limbah domestik dan water front city sungai arut," tutupnya.

Pembelajaran baik dari Kabupaten Kotawaringin Barat ini disampaikan pada Webinar Series Generasi Bebas Stunting yang diselenggarakan oleh BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tanoto Foundation.

Webinar Series yang ke-3 akan dilaksanakan kembali pada Selasa, 20 September 2022 dengan mengangkat tema “Pengelolaan dan Penggunaan Data di Lapangan untuk Pengambilan Keputusan yang Efektif. (RO/OL-09)