visitaaponce.com

MENYIKAPI penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung melakukan sejumlah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar. Ganjar ingin memastikan harga kebutuhan pokok di pasar tidak meroket.

Ganjar langsung menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah, untuk terus melakukan pemantauan harga komoditas dan memperbarui sistem informasi harganya.

"TPID saya minta untuk meng-update sistem informasi harga komoditi. Kemarin saya cek rata-rata ada kenaikan ya. Berasnya naik, telur naik, bawang merah naik turun, cabe masih naik turun tapi ada beberapa komoditas yang turun seperti tomat dan kentang," kata Ganjar di kantornya, Semarang pada Kamis (8/9/2022).

Untuk lebih memastikan harga kebutuhan, Ganjar menyebutkan ketersediaan pasokan juga terus diperhatikan. Jika diperlukan operasi pasar, maka Ganjar akan langsung menginstruksikan TPID Jawa Tengah untuk menggelar operasi pasar.

"Saya minta dari sisi hulunya pasokannya sekarang ada apa ngga. Lalu kalo memang diperlukan operasi pasar, kita akan lakukan operasi pasar," ucap Ganjar.

Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah lanjut Ganjar, juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk bantuan tambahan kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM seperti petani, nelayan, angkutan umum hingga ojek online.

Ganjar menjelaskan, anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen. Dana bantuan tersebut akan dialokasikan untuk subsidi transportasi, subsidi harga hingga bantuan sosial.

Rincian bantuannya yakni bantuan sosial senilai Rp8,7 miliar untuk 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi untuk 10.000 nelayan, subsidi tarif Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah senilai Rp905 juta.

Tak hanya itu, Ganjar juga akan menyalurkan bantuan sosial untuk 4.224 pengemudi angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sejumlah Rp12,7 miliar serta bantuan untuk pelaku distribusi pangan Rp2,4 miliar.

Lalu, ada lagi bantuan bahan bakar kendaraan wisata di daerah daya tarik wisata, bantuan untuk 2.264 kelompok tani pengguna alat dan mesin pertanian hingga bantuan BBM untuk kelompok petani pengelola penggilingan padi.

"Saya minta agar pemberian bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau kasih sembako, dicek dulu, jangan-jangan mereka tidak butuh sembako. Nelayan mereka butuh aksesnya dipermudah atau petani yang sulit membeli BBM di SPBU karena harus ada rekomendasi. Yang begini-begini harus dihitung" jelas Ganjar.

Ganjar menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Selain anggaran Rp60 miliar itu, Ganjar juga mengatakan akan melobi DPRD Jawa Tengah agar anggaran perubahan bisa digunakan untuk dampak kenaikan BBM, pengendalian inflasi serta penurunan angka kemiskinan.

“Kalau kawan-kawan DPRD setuju anggaran perubahan untuuk merespon itu, maka itu akan sangat baik. Selain mengandalkan anggaran negara, kita juga akan gerakkan Baznas dan CSR. Karena dua sektor itu juga potensinya besar. Jadi tidak hanya membantu yang terkena dampak langsung, mereka yang tidak terkena dampak langsung kenaikan BBM kan mesti kita tolong juga,” ungkap Ganjar. (OL-13)

Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM di Palembang Berakhir Ricuh