Koordinasi ke Kemensos, Bawaslu Telusuri Bansos Berstiker Prabowo-Gibran
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sudah menerima informasi yang dimaksud dan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kita harus tanya Kementerian Sosial juga. Kalau bantuan sosial kan itu harus kepada Kementerian Sosial," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/1).
Baca juga : Bawaslu Sulsel Kaji Dugaan Pelanggaran Bansos
Bagja mengatakan, penelusuran yang dilakukan jajarannya untuk memastikan betul tidaknya kegiatan bagi-bagi bansos berstiker Prabowo-Gibran ke masyarakat. Baginya, penelusuran oleh Bawaslu adalah hal yang tepat.
Apalagi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah menyatakan bahwa peristiwa itu ditangani pihaknya.
Menurut Bagja, pihaknya bakal segera bersurat dengan Kemensos untuk memastikan apakah betul bansos pemerintah digunakan untuk kepentingan kampanye.
Baca juga : Anggaran Bansos 2024 Capai Rp75 Triliun, Ini Target Penerimanya
"Harus ada keterangan, khususnya dari Kementerian Sosial, juga mungkin BUMN nanti kita coba."
Ia menegaskan, Bawaslu mempersoalkan hal tersebut karena bansos pemerintah tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye capres-cawapres.
"Bansos sebagai program pemerintah tidak boleh digunakan oleh capres ataupun cawapres," jelasnya.
Sebelumnya, bansos berupa beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) produksi Perum Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran beredar ke masyarakat di tengah masa kampanye Pemilu 2024. (Tri/Z-7)
Terkini Lainnya
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Tidak di IKN, Akan Digelar di Senayan
Gerindra: Prabowo-Gibran Intens Bahas Susunan Kabinet
Rapat di Komisi I, Wamenhan Keceplosan Sebut Periode Selanjutnya sebagai Pemerintahan Jokowi-Gibran
Agenda Prabowo-Gibran bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi
Singgung Sikap Politik PDIP, Projo: Jangan Jadi Oposisi Setengah Hati
Pengamat: PDIP Harus Jadi Oposisi yang Objektif jika tidak Ingin Dikerjai
KPK: Nilai Proyek Bansos Presiden yang Dikorupsi Capai Rp900 Miliar
Bansos tak Efektif Kurangi Angka Kemiskinan
Bansos Presiden, Kerugian Negara Berpotensi Lebihi Rp250 Miliar
Kerugian Negara Kasus Bansos Presiden Capai Rp250 Miliar dan Bisa Bertambah
Penerima Bansos DKI Kedapatan Judol, Heru Budi Beri Kesempatan Berubah
Penanggulangan Kemiskinan Lewat Bansos tidak Patut Dibanggakan
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap