DPRD Jateng Minta Warga Jadi Pemilih yang Jujur dan Sehat dalam Pilkada
![DPRD Jateng Minta Warga Jadi Pemilih yang Jujur dan Sehat dalam Pilkada](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/02/1fa66cff83c23ac86d154322451b28ad.jpg)
DALAM rangka menyambut pesta demokrasi pada tahun mendatang, setiap warga negara perlu mempersiapkan diri untuk menjadi pemilih yang jujur dan sehat.
Masyarakat sudah seharusnya terlibat untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan untuk membangun daerahnya.
“Melalui pilkada yang bersifat demokrasi, akan memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara berkala untuk pembaruan kehidupan sosial agar kehendak masing-masing golongan bisa sampai kepada pemerintah atau anggota masyarakat lainnya,” kata Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Arifin Mustofa dalam kegiatan sosialisasi ‘Penguatan Demokrasi Daerah (PDD)’ di Desa Kajoran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, Kamis (9/2).
Ia juga mengatakan, dengan adanya pilkada langsung, masyarakat dapat terlibat untuk menentukan siapa yang layak menjadi pejabat publik mereka.
Baca juga: Banjir Masih Merendam Kota Semarang
Selain itu membuka ruang kompetisi secara fair diantara para calon kepala daerah/ kontestan yang ada. Pilkada langsung juga meminimalisir kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada seperti money politics dan berbagai kecurangan lainnya.
“Pilkada langsung itu juga dapat memberikan akuntabilitas karena, apabila rakyat sebagai pemilih menilai bahwa kepala daerah yang terpilih ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik, maka rakyat dapat memberikan sanksi dalam pilkada berikutnya dengan tidak memilihnya kembali,” jelasnya.
Sementara, narasumber lainnya dalam kegiatan PDD itu, pegiat dan pengamat politik Kabupaten Magelang Wahyu Suparantomo Kinho menjelaskan ciri-ciri demokrasi yakni terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru serta toleran terhadap perbedaan.
Untuk itu, hal tersebut perlu ditanamkan ke setiap masyarakat agar pilkada yang dilaksanakan secara langsung nantinya bisa berjalan dengan aman dan terkendali.
“Yang menjadi permasalahan adalah belum adanya tolok ukur yang bersifat universal untuk menilai apakah suatu pemerintahan daerah sudah masuk kategori sebagai pemerintahan yang demokratis atau belum,” tandas Wahyu. (Adv-Anf/OL-09).
Terkini Lainnya
PDIP Pertimbangkan Kaesang Pangarep di Pilkada Jateng
Empat Siswa asal Banyumas Tembus Perguruan Tinggi Top Luar Negeri
Pembunuhan Perempuan di Indekosnya, Polisi Periksa 10 Saksi
Pemprov Jateng Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan jadi 0,30 Persen
Pilkada Jateng, PKB masih Upayakan Dukung Yusuf Chudlori
Mayat Perempuan tanpa Busana dalam Indekos Gegerkan Pati
Usung Rico-Zaki, Nasdem dan Gerindra Koalisi di Pilkada Medan
67 Kelompok Relawan Deklarasi Menangkan Ahmad Ali-Abdul Aljufri di Pilkada Sulteng
Elite PDIP: Andika Perkasa Jadi Cawagub Anies enggak Pas
PKB: Ridwan Kamil tidak Ada Nama di Jakarta
Waketum NasDem Ahmad Ali Sampaikan Alasannya Maju Pilgub Sulteng
Komisi II Bakal Godok Pengganti Posisi Komisioner KPU
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap