Wamen ATRBPN Dengarkan Curhatan Petani di Cilacap soal Lahan Pertanian
![Wamen ATR/BPN Dengarkan Curhatan Petani di Cilacap soal Lahan Pertanian](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/63046f4a2b4b72448527614624428fe0.jpg)
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni menghadiri Saresehan Tani dan Panen Raya di Desa Bulupayung Kecamatan Patimuan, Cilacap, Senin (15/5).
Baca juga: Surakarta dan Tegal Dideklarasikan sebagai Kota Lengkap Pertanahan
Para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Mandiri (STaM) mengeluhkan tanah garapannya masuk dalam kawasan hutan. Padahal menurut mereka tanah tersebut telah dikeluarkan dari kawasan hutan pada 1981. Mereka mengharapkan supaya tanah yang mereka garap dapat dijadikan sebagai lokasi prioritas reforma agraria.
“Kami memohon bantuan kepada Pak Wamen supaya keluh kesah para petani disini mewujudkan harapan petani,” Ujar Sugeng selaku ketua Serikat Tani.
Baca juga: Sertifikat Tanah Elektronik, Aset Barang Milik Negara Jadi Target Pertama
Menanggapi kelurahan masyarakat tersebut, Wamen ATR/BPN menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud tidak menjadi kewenangan penuh Kementerian ATR/BPN, melainkan ada irisan dengan Kementerian LHK.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengkomunukasikan hal ini kepada Kementerian LHK,” ujar Politisi Partai Solidaritas Indonesia tersebut lewat keterangan yang diterima.
Raja Antoni menjelaskan setelah ada pelepasan kawasan hutan, maka Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengukur dan memberikan sertipikat.
“Kebetulan ada Pak Sekda disini, masyarakat dapat meminta kepada beliau supaya ada pengajuan pelepasan kawasan hutan dari Pemda ke Kementerian LHK. Setelah itu kewenangan Kementerian ATR dimulai,” jelas Raja Antoni.
Raja melanjutkan, pihaknya terus berjuang mewujudkan kebijakan yang menjadi tujuan Presiden Joko Widodo dalam reforma agraria dapat dilaksanakan dengan baik supaya memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
“Tanpa berpanjang kata, dengan niat baik untuk kesejahteraan masyarakat, kami akan membantu mengkomunikasikan ke Kementerian LHK,” pungkasnya. (RO/H-3)
Terkini Lainnya
Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten Resmi Gunakan Sertifikat Elektronik
Begini Cara Kementerian ATR/BPN Hadapi Tantangan Reforma Agraria
BBT dan Polri Janji Bersinergi Berantas Mafia Tanah
Ribuan Hektar Lahan Disediakan Bank Tanah untuk Reforma Agraria
Dukung Pembangunan Nasional, Bank Tanah Tata Pemanfaatan Lahan di Penajam Panser Utara
Cak Imin: Pengadaan Pangan Nasional tidak Melibatkan Petani Hanya Melibatkan Korporasi
Sebagian Besar Wilayah Masuk Musim Kemarau, BMKG Minta Daerah Waspada Kekeringan
Kekeringan di Cilacap, 2.261 Warga Krisis Air Bersih
SBI Alokasikan Separuh Area Pabrik sebagai Hutan Kota
Polres Cilacap Siapkan 5 Pos Pengamanan di Jalur Selatan
Kasus DBD di Cilacap Melonjak, Dua Warga Meninggal Dunia
Voluntary Days Pertamina 2022, Kunjungi Desa Energi Berdikari di Kutawaru, Cilacap
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap