DPR Pertanyakan Penyelesaian Sengketa Tanah 2.500 Hektaredi Riau
KETUA Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang, pada rapat evaluasi mafia pertanahan di Provinsi Riau, Senin (26/6) lalu, mengkritisi penyelesaian dua kasus konflik pertanahan yang terjadi di Riau.
Dikatakannya, kedua kasus itu, yakni dugaan penggelapan 2.500 hektare lahan pertanian milik masyarakat Suku Sakai dan konflik pertanahan antara PT Duta Swakarya Indah (DSI) dengan masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura, Kabupaten Siak, telah mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui KSP dan Kompolnas.
"Kedua kasus itu sudah mendapat atensi dari Presiden, tetapi kenapa di bawah penyelesaiannya super lamban. Sebenarnya ada apa?" tanya Junimart Girsang.
Baca juga: Perlu Kepastian Hukum untuk Selesaikan Masalah Mafia Tanah
Dikatakannya, untuk kasus penggelapan 2.500 hektare lahan pertanian milik masyarakat Suku Sakai di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sejauh ini, masyarakat yang menjadi korban telah menyerahkan seluruh bukti-bukti penggelapan oleh kelompok mafia tanah kepada Mentri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Kantor Staf Presiden (KSP) juga telah menyurati seluruh elemen satuan tugas (Satgas) mafia tanah di Riau untuk segera melakukan pengembalian tanah tersebut.
"Pertanyaan saya, sudah sampai dimana penanganan atas aduan masyarakat ini? Bukti bahwa lahan pertanian itu milik masyarakat Suku Sakai sudah diserahkan. Sudah 27 tahun berdiri kebun sawit di atas lahan itu dan kebun itu juga masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat Suku Sakai. Tetapi faktanya tidak ada satu orangpun masyarakat Suku Sakai yang memilikinya, melainkan hanya pengusaha dan informasinya mafia tanah saja," tegas Junimart.
Kedua, lanjut Junimart, terkait kasus sengketa kepemilikan antara PT DSI vs masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura, di Kabupaten Siak. Junimart mendesak agar Kementerian ATR/BPN tidak pernah merealisasikan permohonan PT DSI yang meminta untuk membatalkan ribuan sertifikat hak milik masyarakat, jika Kementrian ATR/BPN tidak ingin dianggap sebagai bagian dari kelompok mafia tanah.
Baca juga: 2 Pesan Menteri ATR pada Calon Pimpinan Tinggi Polri untuk Berantas Mafia Tanah
"Saya sampaikan kepada Pak Dirjen Sengketa supaya tidak pernah membatalkan sertifikat milik masyarakat kecuali atas keputusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan Pertanahan masuk menjadi bagian dalam perkara itu. Karena kalau itu dilakukan, dibatalkan oleh ATR BPN, ATR BPN menjadi salah satu yang masuk ke dalam mafia Pertanahan dan kami mendesak Kepolisian yang menjaga lahan masyarakat tersebut atas permintaan pt DSI utk ditarik dengan tanpa syarat dari lokasi tanah rakyat termasuk menertibkan orang-orang yang menjaga lahan tersebut dengan tanpa syarat karena menurut ibformasi dari ATR/ BPN Riau pt DSI tdk pernah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan menyangkut kepemilikan” pungkas Junimart.
Selain itu, Junimart juga mendesak agar semua pihak yang tergabung dalam Satgas Mafia Tanah di Provinsi Riau untuk bersikap profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang terjadi.
"Sudah menjadi rahasia umum, konflik agraria dan mafia pertanahan di Riau ini sangat tinggi. Karenanya Satgas mafia pertanahan harus peka dan dapat dengan cepat menyelesaikan semua kasus-kasus pertanahan yang terjadi, jangan menjadi pem backup pengusaha,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu. (RO/Z-1)
Terkini Lainnya
Terdata di C1, Pencurian Suara Caleg Sulit Dilakukan
Junimart Girsang Dapat Penghargaan Voice Of Democracy
Tekan Angka Putus Sekolah, Junimart Girsang Kembali Salurkan Ratusan Beasiswa
Hanya 13% Peserta PPPK yang Lulus, Junimart Desak MenPAN-RB Keluarkan Kebijakan
Junimart Minta Polri Evaluasi Kinerja Polda Riau
Tutup JGC ke-IV, Junimart Girsang: Pemerintah Harus Pupuk Semangat Sportifitas
Operasi Modifikasi Cuaca Dilakukan Selama 8 Hari untuk Cegah Karhutla di Riau
HANI 2024, PJ Gubernur Riau Terima Penghargaan dari BNN
448 Haji Indragiri Hilir Kloter BTH-04 Pulang Melalui Jalur Laut
Polres Meranti Cari Pelaku yang Buang Bayi Perempuan
Sumatra Black Out, PLN Klaim 100 Persen Listrik Pelanggan di Riau Telah Pulih
Sumatra Black Out, PLN Klaim 550 Ribu Pelanggan di Riau Telah Kembali Menyala
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap